“Ini anggota Pokja harus diskusikan, karena kita melihat bahwa DPRD itu banyak mengeluarkan rekomendasi hanya mungkin kurang terpublikasi. Untuk itu saya minta Pokja untuk melakukan silaturahmi ke DPRD untuk menyampaikan hal ini. Dengan demikian hasilnya nanti benar –benar obyektif ,” tuturnya.
Selanjutnya, indikator lainnya yang buruk ialah upaya penyediaan APBD oleh pemerintah daerah. Indikator ini memperoleh nilai 50. “ Saya yakin di 2019 ini akan naik karena kita sudah ada keterbukaan informasi publik, sudah ada lembaga KPID, dan Kominfo yang memiliki aplikasi untuk memberikan informasi kepada public terkait dengan penyelenggaran pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Saya pikir ke depan ini bisa naik,” sambung Johana
Sementara itu Dr Abdul Malik Gismar Tenaga Ahli IDI, Dosen Universitas Paramadina Jakarta saat memaparkan materinya mengatakan IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia
“ Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung dibalik semua indikator yang digunakan. Jadi IDI adalah Fact-Based Information, bagian dari upaya mengembangkan budaya pengambilan keputusan. Berbasis bukti, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistic di Istambul, Turki ,” kata Dr Abdul Malik Gismar.
Untuk itu lanjut Dr Abdul Malik Gismar IDI harus dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat Provinsi. IDI juga dapat membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat Provinsi
“ Untuk itu diharapkan IDI harus turut berperan untuk perkembangan demokrasi baik di daerah. Bersama masyarakat harus dapat mengambil langkah-langkah kongkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja Provinsi masing-masing di masa mendatang ,” ujar Dr Abdul Malik Gismar.
Sedangkan Alberth Christian Lulan, Kepala Seksi Hansos BPS NTT dalam paparannya dengan materi yakni Profil IDI Tahun 2018
Provinsi NTT mengatakan persoalan terbesar terhadap kondisi kebebasan sipil yang baik ini datang terutama dari Politik Ketakutan (the politics of fear) melalui media sosial
“ Persoalan terbesar terkait kinerja lembaga-lembaga demokrasi adalah vote belum menjadi voiceserta kinerja pemerintah yang belum optimal sampai sekarang. Sementara mayoritas rakyat NTT walau paham tentang kebebasan berdemokrasi, bebas menyalurkan aspirasi tetapi masih dihantui politik ketakutan ,” kata Alberth Christian Lulan.
Reporter: Usif
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
