Kupang, fokusnusatenggara.com / 13 Desember 2019
Kemenko Polhukam Kamis 12 Desember 2019 menggelar Rakor Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI ) dan Penguatan Pokja IDI Provinsi di Hotel Sotis Kupang. Acara yang diikuti para anggota Pokja IDI se NTT dihadiri ini langsung Kabag Penguatan Demokrasi Kemenko Polhukam Kolonel Infantri Sidik dan dibuka Kepala Badan Kesbangpol Johana Lisapaly, SH, MSI selaku Sekretaris Pokja IDI Provinsi NTT.
Kepala Badan Kesbangpol Johana Lisapaly, SH, MSI selaku Sekretaris Pokja IDI Provinsi NTT dalam arahannya menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam RI hadir ke NTT untuk memfasilitasi Pokja IDI NTT agar lebih memahami mengenai IDI tersebut secara baik.
“Pokja ini yang diberi tugas untuk mengawal perkembangan demokrasi dengan instrument yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu IDI. IDI ini sudah menjadi instrumen untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga Pokja perlu difasilitasi untuk dapat memahami ini secara baik,” kata Johana E. Lisapaly, SH, MSI.
Lebih lanjut Johana mengatakan bahwa untuk NTT IDI tahun 2018 memang sudah tinggi dan mendapat point 82.32. Akan tetapi kalau dibedah berdasarkan 3 aspek dan 11 fariabel dengan 28 indikator, ternyata ada 5 indikator yang masih buruk.
“Ini yang kemudian kita dikuatkan di sini melalui sosialisasi, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Pokja bersama dengan seluruh stakeholders yang ada di daerah ini. Artinya Pokja dikuatkan untuk bisa memfasilitasi ,” jelas Johana E.Lisapaly, SH, MSI.
Dikatakan oleh Johana bahwa 5 indikator yang buruk di tahun 2018 merupakan indikator yang mendapat penilaian di bawah 60. Indikator tersebut yakni indikator 10, mengenai ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap golongan rentan lainnya yang mendapat point 41,67. Selain itu ada indikator 15, yakni presentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.[sc name=”BACA”]
“ Jadi meskipun naik menjadi 46,15 dari 30.77 tetapi untuk Provinsi NTT masih di bawah, karena memang belum 30 persen,” katanya.
Selanjutnya, indikator yang juga buruk ialah indicator demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Indikator berikutnya ialah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, yang justru mengalami penurunan dari 17,86 di tahun 2017 menjadi 14.28.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
