≡
KUPANG,fokuanusatenggara.com- Usaha Tenun Ikat yang ada di Kota Kupang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Pemerintah Kota Kupang akan mulai fokus mengembangkan salah satu ikon NTT tersebut.
Senin, 27Januari 2020, Wali Kota Kupang Jefirtson Riwu Kore didampingi Sekda Ely Wairata, melakukan pertemuan dengan jajaran Bank Indonesia Perwakilan NTT. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor perwakilan BI NTT, jalan El Tari, Kota Kupang.
Pertemuan tersebut membahas tentang berbagai langkah yang akan diambil kedua belah pihak, dalam rangka mewujudkan pengembangan Industri kecil dan mengengah, khususnya tenun ikat yang ada di Kota Kupang.
Wali Kota Kupang, Jefirtson Riwu Kore, usai pertemuan mengatakan, Pemkot Kupang coba menawarkan konsep yang telah digagas kepada pihak BI, dalam kaitan dengan pengembangan tenun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Sekaligus kami meminta agar pihak BI dapat membantu konsep pengembangan yang ditawarkan,” kata Wali Kota.
Menurut mantan anggota Komisi X DPR RI itu, Pemkot Kupang akan mendesain fasilitas yang representatif untuk digunakan sebagai tempat membuat tenun ikat, sampai pada galeri untuk kepentingan promosi dan pemasaran.
“Jadi nanti akan ada gedung yang nantinya akan digunakan mulai dari proses pencelupan dan pewarnaan, sampai menjadi kain yang siap dipasarkan,” ujar Riwu Kore.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan mengapresiasi langkah Pemkot Kupang. Menurutnya, gagasan kolaborasi yang dilakukan Pemkot Kupang bersama BI merupakan momentum yang tepat.
“Apalagi BI juga saat ini sedang dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lewat berbagai karya kreatif dari seluruh anak bangsa,” jelas I Nyoman Ariawan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
