Kupang, fokusnusatenggara.com / 11 Desember 2019
Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) merupakan organisasi strategis dalam mendukung suksesnya kegiatan pembangunan masyarakat khususnya pelaksanaan program-program Pemerintah. Karena itu para anggota DWP sebagai istri harus mendukung tugas suami sebagai seorang Aparatur sipil Negara ( ASN).
“ Anggota DWP yang merupakan istri-istri ASN diharapkan mendukung suksesnya tugas suami, karena dibalik seorang lelaki yang sukses ada peran seorang perempuan yang luar biasa. Karena itu perlu kolaborasi mendukung program Pemerintah ,” kata Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Kabupaten Kupang, Obed Laha pada acara puncak peringatan HUT ke 20 DWP di Kantor Bupati Kupang ( 10/12).
“ Saya harapkan sebagai mitra pemerintah, para anggota Darma Wanita Persatuan harus terlibat, membantu mensukseskan program pemerintah yakni revolusi 5 P yakni dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengembangan pariwisata daerah ,” jelas Korinus Masneno.
Dia juga juga mengapresiasi rangkaian acara pelaksanaan HUT DWP ke 20 lingkup Kabupaten Kupang karena diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat terutama dibidang pariwisata dan pertanian.
“Kabupaten Kupang punya potensi pariwisata yang sangat bagus, kekayaan budaya yang besar sehingga perlu dukungan semua pihak khususnya DWP untuk dapat mensosialisasikannya,” ungkap Korinus Masneno.
Dirinya percaya dengan peringatan HUT ke 20 ini kedepan, DWP kabupaten Kupang akan lebih kompak, kreatif dan inovatif dalam memainkan perannya sebagai mitra sejajar Pemerintah. “Tahun depan kegiatan DWP harus melibatkan semua OPD sehingga semarak dan kemeriahannya dapat benar-benar terasa,” ujar Korinus.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
