Kupang, fokusnusatenggara.com / 27 April 2019
Pemerintah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota harus mampu menjadi market, membeli dan menampung hasil pertanian dan produk rakyat lainnya seperti kerajinan tangan milik masyarakat. Ini untuk membantu agar para pengusaha atau pembeli lainnya tidak mempermainkan harga.
“Saya sekarang sedang mendorong secara serius agar pemerintah, baik Provinsi maupun kabupaten kota di NTT mampu menjadi market bagi setiap hasil pertanian dan produk lainnya untuk kita pasarakan “, kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat bertemu dengan badan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Tanoba Laismanekat (KSP-TLM) di ruang kerja Gubernur, Jumat (26/04).
Karena itu para pimpinan SKPD baik Propinsi, Kabupaten / Kota, Camat bahkan Kepala Desa termasuk Dwan diharapkan membeli produk rakyat. Setelah itu serahkan kepada Perusahaan daerah atau mitra lainnya untuk membantu memasarkan.
” Kita bekerja untuk rakyat. Produk, hasil kerja mereka yakni pertanian dan lainnya pemerintah melalui perusahaan daerah ( BMUD) membeli dan menjual. Ini tentunya memotivasi mereka untuk meningkatkan semangat kerja. Mereka tidak perlu berjalan jauh dan tidak berlama – lama saat memasarkan hasil pertanian mereka. Kami jemput bola “, lanjut Viktor Bungtilu Laiskodat.
Karena seorang seorang pemimpin kata Gubernur Viktor, harus memiliki tiga syarat yakni Cerdas, Peduli dan Berani mengambil Keputusan. “ Dengan membeli produk pertanian dari para petani dan lainnya, itu berarti kita sudah memenuhi salah satu kriteria menjadi seorang pemimpin yakni Peduli “, sambung Viktor Bungtilu Laiskodat.
Gubernur Viktor yang didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi NTT Sisilia Sona, juga berharap agar KSP-TLM mampu menangkap peluang usaha yang ada di NTTsaat ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
