KPU Kota Kupang Bisa Dilaporkan Ke DKPP

0 44

KUPANG,fokusnusatenggara.com- KPU Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Kupang, terbukti melanggar aturan dan undang-undang.

mikMikael Feka, Pakar Hukum Pidana, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, menyampaikan hal tersebur, dalam Forum Diskusi Group (FDG) yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kota Kupang, pada Jumat, 7 Oktober 2016 di Hotel Maya Kupang.

Menurutnya, DKPP adalah lembaga etik yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia oleh lembaga penyelenggara dalam hal ini KPU. Apabila dalam perjalanan tahapan pelaksanaan, ada aturan dan ketentuan yang dialnggar, sebagai masyarakat Kota Kupang, yang memliki hak memilih, boleh melaporkan hal tersebut.

“ KPU ada lembaga etik yang namanya DKPP. Dan tugas DKPP adalah mengontrol jalannya pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang fair, jujur, adil dan terbuka. Apabila ada indikasi pelanggaran pemilu dan undang undang pemilu, silahkan masyarakat melapor,” jelasnya.

Pendapat Feka ini, dikemukan berdasarkan temuan dari AMPD Kota Kupang, atas tindak pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Pasal 71 Ayat 1 dan 2 oleh Calon Walikota Kupang, Jonas Salean, yang juga sebagai petahana.

Dimana dalam pasal tersebut, melarang petahan untuk lakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan calon. Tetapi hal ini dilanggar oleh Walikota Kupang, Jonas Salean. Atas dasar tersebut, AMPD telah melaporkan pelanggaran ini kepada KPU Kota Kupang dan KPU Pusat. Namun sejauh ini, belum ada tanggapan dan keputusan yang jelas soal laporan tersebut.

Atas dasar tersebut, Feka dalam paparan materinya menjelaskan, berdasarkan bukti yang ada, bahwa petikan keputusan SK Walikota Kupang, Nomor : BKD. 821/970/D/VI/2016, Tanggal 30 Juni 2016, pada bagian keempat secara jelas menyatakan bahwa ‘Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan’. Artinya pada saat melakukan pelantikan, bertepatan dengan pemberlakukan UU Nomor 10 Tahun 2016. 

Menurutnya, atas dasar tersebut maka pelantikan pejabat hasil mutasi adalah tanggal 1 Juli 2016.  Yang mana pada tanggal tersebut, bertepatan atau bersamaan dengan berlakunya atau disahkannya UU Nomor 10 tahun 2016. Maka kesimpulannya, aturan yang dinyatakn berlaku adalah UU Nomor 10 Tahun 2016.

“ Aturan ini yang harus dipakai KPU kota Kupang, dalam menjaring dan menetapkan bakal calon menjadi calon tetap. Kalau dalam tahapannya, KPU kota Kupang tidak mengindahkan UU Pemilu Nomor 10 ini, maka ada indikasi pelanggaran yang bisa dilaporkan ke DKPP,” tutupnya. (fatur)

Comments
Loading...