Dimana dalam pasal tersebut, melarang petahan untuk lakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan calon. Tetapi hal ini dilanggar oleh Walikota Kupang, Jonas Salean. Atas dasar tersebut, AMPD telah melaporkan pelanggaran ini kepada KPU Kota Kupang dan KPU Pusat. Namun sejauh ini, belum ada tanggapan dan keputusan yang jelas soal laporan tersebut.
Atas dasar tersebut, Feka dalam paparan materinya menjelaskan, berdasarkan bukti yang ada, bahwa petikan keputusan SK Walikota Kupang, Nomor : BKD. 821/970/D/VI/2016, Tanggal 30 Juni 2016, pada bagian keempat secara jelas menyatakan bahwa ‘Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan’. Artinya pada saat melakukan pelantikan, bertepatan dengan pemberlakukan UU Nomor 10 Tahun 2016.
Menurutnya, atas dasar tersebut maka pelantikan pejabat hasil mutasi adalah tanggal 1 Juli 2016. Yang mana pada tanggal tersebut, bertepatan atau bersamaan dengan berlakunya atau disahkannya UU Nomor 10 tahun 2016. Maka kesimpulannya, aturan yang dinyatakn berlaku adalah UU Nomor 10 Tahun 2016.
“ Aturan ini yang harus dipakai KPU kota Kupang, dalam menjaring dan menetapkan bakal calon menjadi calon tetap. Kalau dalam tahapannya, KPU kota Kupang tidak mengindahkan UU Pemilu Nomor 10 ini, maka ada indikasi pelanggaran yang bisa dilaporkan ke DKPP,” tutupnya. (fatur)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
