KUPANG,fokusnuastenggara.com- Nama Emanuel Wempy mungkin terasa asing bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bahkan lebih khususnya di masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka.
Namun saat kita menyebut “Bos Asen”, tentu semua orang langsung mengenalnya. Sosok Bos Asen atau Emanuel Wempy, cukup familiar di kalangan masyarakat Kabupaten Belu, TTU dan Malaka. Murah senyum, komunikatif, ringan tangan dan rendah hati, itu gambaran umum yang bis akita dapatkan dari sosok Emanuel Wempy.
Selain sebagai pengusaha, dirinya juga dikenal sebagai politisi. Bahkan sudah tiga periode dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Partai Demokrat. Karir politik pengusaha sapi asal Nurobo, Kabupaten Malaka ini dimulai pada tahun 2009 dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Belu [Kabupaten Induk sebelum Kabupaten Malaka pisah menjadi DOB] selama satu periode, kemudian lanjut dua periode menjadi anggota DPRD kabupaten Malaka hingga saat ini.
Jauh sebelum terjun ke dunia politik, pria kelahiran Atambua, 2 Februari 1961 ini adalah pengusaha sukses yang merintis karir bisnis dari nol. Berbekal keuletan dan jiwa bisnis yang mumpuni, dirinya terus berkembang menjadi salah satu pengusaha ternak sapi yang berhasil di Pulau Timor. Bahkan dari hasil bidang usaha tersebut, dirinya kerap berhubungan dengan hampir seluruh rakyat di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara.
Akibat berhubungan dengan kaum marjinal di dua kabupaten tersebut, dirinya paham akan siklus hidup kondisi sosial masyarakat, politik serta memiliki kedekatan bahkan diangggap kerabat oleh seluruh masyakat yang ada di wilayah tersebut. Sembari bergaul, dirinya mengerti akan soal kebersamaan dalam nuansa kehidupan yang saling harmonis, kendati hubungan mereka awalnya hanya sekedar bisnis.
“Saya dengan masyarakat di wilayah ini cukup baik. Sebab selain kami memiliki ikatan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, saya banyak memahami konteks kehidupan sosial diantara mereka. Bahkan saya dianggap sebagai keluarga mereka dalam semua urusan sosial mereka, adat hingga urusan gereja,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa, 29 Agustus 2023.
Tahun 2023 atau menuju puncak tahun politik di 2024, Emanuel Wempy kembali bertarung secara politik. Bahkan bukan kursi legislatif kabupaten menjadi sasaran bidiknya, melainkan dirinya bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi NTT dari Dapil NTT 7 yang meliputi Belu, TTU dan Malaka. Dirinya optimis, dengan dukungan masyarakat luas di tiga kabupaten tersebut, serta partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya, satu kursi bukan hal mustahil.
Menusung semangat “Melayani Dengan Hati”, dirinya optimis akan kembali terpilih mewakili masyarakat di tiga daerah pemilihan tersebut. Bahkan dirinya bersyukur bisa mendapatkan nomor urut 8 sebagai nomor urut caleg yang dinilai sebagai angka sempurna. Pasalnya angka 8 [Delapan] bagi Emanuel Wempy, merupakan angka sempurna yang tidak putus bahkan terbentuk utuh beda dari angka maupun bilangan lainnya.
“Saya optimis bahwa demokrat tetap akan mempertahankan satu kursi untuk Dapil NTT 7. Atas semangat melayani ddengan hati, saya juga yakin target itu tercapai,” ujarnya penuh optimis.
Sebagai kader tulen Partai Demokrat, keyakinan Emanuel Wempy bukan tanpa alasan. Berbekal basis dukungan serta sebaran peta politik yang cukup baik, dirinya pantas optimis. Dirinya sebagai politisi yang mengidolakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan Presiden RI dan pendiri Partai Demokrat, memiliki semangat dan tekad akan menjaga marwah partai demokrat dengan memberikan sumbangsih yang maksimal dalam meningkatkan jumlah perolehan suara di pemilu 2024. [taolin]
Riwayat Hidup Singkat Emanuel Wempy
Nama : Emanuel Wempy
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
