“Banyak juga yang tanya saya kenapa pa Benny ingin sekali maju Gubernur padahal sudah pernah gagal dua kali. Saya menjawabnya, saya ingin maju gubernur untuk memberikan kejayaan bagi rakyat NTT, Karena hanya dengan menjadi gubernur, saya memiliki kewenangan lebih luas untuk menyelesaikann persoalan masyarakat seperti masalah infrastruktur dan pendidikan yang berujung pada kesejahteraan rakyat”, tegasnya.
BKH menjelaskan bahwa, selama 15 tahun menjadi DPR banyak yang bilang BKH tidak pernah bangun jembatan dan tidak pernah bangun jalan. “Saya perlu kasih tahu bapa mama sekalian, selama menjadi anggota DPR RI saya bertugas di Komisi III, yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan, sehingga berbicara tentang produk Hukum yang kami hasilkan seperti Undang-Undang Desa dan aturan Hukum lainnya, tentu itu merupakan tanggung jawab kami di Komisi tersebut”, ungkap BKH.
Sementara tugas penganggaran dan pembangunan berada di Komisi yang berbeda sehingga, menurut BKH, sebagai orang yang paham Hukum dan aturan Dia tidak bisa melanggar apalagi mengintervensi tugas pokok komisi lain.
“Regulasi atau aturan tentang pelaksanaan anggaran, pembangunan dan lainnya, kami yang buat, tetapi eksekusinya ada di masing-masing komisi sesuai tupoksi, sehingga urusan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya bukan kewenangan saya di DPR”, jelas Cagub paket HARMONI itu.
Diakuinya, masalah konektifitas antar kabupaten, antar kecamatan, dan antar desa sangat buruk termasuk jalan menuju sentra produksi pertanian, akibatnya para petani sangat sulit menjangkau pasar untuk memasarkan hasil komoditinya. ”Saya bertekat akan mengeluarkan rakyat NTT dari posisi itu,” ujar BKH Optimis.
Pada kesempatan yang sama Pius Rengka mengatakan BKH itu cerdas dan konsisten melawan korupsi. “Karena konsisitennya itu sampai sekarang dia masih dipercaya menjabat sebagai wakil presiden anti korupsi se-Asia,” ungkap mantan anggota DPRD Provinsi NTT ini. (tim mc harmoni)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
