Dia menyebutkan sebagai insan Tuhan harus bersyukur Negara kita Indonesia sekarang ini aman penuh kedamaian. “ Damai itu indah. Damai itu bahagia. Kita boleh berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda adat istiadat, tetapi kita satu dalam Indonesia. NKRI harga mati. Karenba itu secara tegas kami tolak people poweryang mau merongrong negara ,” tutur Pendeta Yuliana Ata Ambu STh, MMin.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang juga sebagai Pastor Paroki Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur Romo Jack Lado Mema, Pr.
“Mewakili umat dan FKUB, saya menyatakan menolak secara tegas gerakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat serta mobilisasi massa dari daerah ke ibu kota”, terang Romo Jack Lado Mema,
Romo Jack Lado Mema, Pr juga mengajak seluruh umat, untuk bersama-sama menjaga rasa persatuan, kesatuan, dan persaudaraan demi keutuhan NKRI tercinta ini. “Jadi saya mengimbau seluruh umat agar jangan terprovokasi dengan situasi politik saat ini. Jangan ikut rayuan untuk bergabung kelompok ini dan itu mau ikut aksi demo dan lainnya ”, tuturnya.
Romo Jack Lado Mema Pr, mengingatkan, Provinsi NTT umumnya dan Kabupaten Sumba Timur khususnya merupakan daerah dengan tingkat kerukunan yang sangat tinggi. Karena itu, hal tersebut jangan sampai dinodai hanya karena gerakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat.
“Jangan karena situasi seperti saat ini lalu kita terbius dan terprovokasi, dan akhirnya kita bermusuhan. Mari kita menghargai keanekaragaman di antara kita sebagai satu kekayaan yang harus kita pelihara. Mari kita memelihara kebhinekaan untuk NKRI yang kita cintai”, tutur Romo Jack Lado Mema. (usif)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
