Program pendidikan profesi ini akan berlangsung dua kali dalam setahun dengan peserta paling banyak 75 orang setiap masa pendidikan. Dia mengakui saat ini di Indonesia ada kurang lebih 8 ribu orang camat yang diangkat tanpa disertai bukti pengetahuan kepemerintahan berupa sertifikat kepamongprajaan.
Dalam sosialisasi ini Dr. Sampara bersama rombongan mengunjungi Kota Kupang dan Kabupaten Malaka. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menyambut baik sosialisasi tersebut dan mengakuinya sebagai informasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya nanti, camat yang diangkat tidak menimbulkan masalah. Sebagai mantan camat di wilayah Kabupaten Kupang, Fahrensy mengakui pentingnya belajar tentang pemerintahan dan kepamongprajaan.
Sekda memastikan Pemkot Kupang akan merespon secara positif surat edaran Mendagri tersebut, dan akan dibahas dalam perencanaan anggaran murni tahun 2023. Pemkot Kupang juga, sebut dia, akan mengkaji soal biaya dan syarat-syarat untuk pendidikan profesi tersebut, serta melakukan seleksi pegawai yang akan dikirim untuk mengikuti pendidikan tersebut. (Adv23)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
