George juga berharap, aset yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan secara baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya seperti lokasi penataan kawasan kumuh di Oesapa Barat yang menurutnya bisa digunakan sebagai lokasi even budaya tingkat kelurahan.
Dia juga menyampaikan pemerintah dan masyarakat Kota Kupang tentunya sangat berharap agar program Kotaku bisa berlanjut di Kota Kupang. Karena itu, dia minta kepada Bappeda Kota Kupang untuk segera menyiapkan surat pernyataan minat kepala daerah sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah pusat agar program tersebut bisa berlanjut.
Kepala Seksi Wilayah I Balai Prasarana Permukiman NTT, Migel Ezron Elim,ST, dalam sambutan mewakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, menjelaskan, pemilihan kawasan Oesapa Barat sebagai kawasan prioritas berkaitan erat dengan konsep penataan ruang Kota Kupang sebagai Water Front City dan pembangunan infrastruktur permukiman untuk menunjang kawasan Oesapa Barat sebagai kawasan strategis ekonomi dan pariwisata dengan luas kumuh di kawasan Oesapa tertangani 12,6 Ha dengan adanya pembangunan jalan, drainase, air bersih, sanitasi (MCK) dan persampahan (TPS3R).
Dia berharap infrastruktur yang telah terbangun dan akan diserahterimakan ke Pemda menjadi aset pemerintah Kota Kupang untuk dikelola dengan beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pemkot Kupang, di antaranya; penyelesaian dokumen LAIR, (Land Acquisition Implementation Report), Kelembagaan (OPD) serta mengalokasikan APBD untuk O&P/Business Plan.
Ditambahkan, Pemkot Kupang dapat melanjutkan kegiatan penanganan kumuh di kawasan permukiman kumuh di Kota Kupang sampai tuntas, dengan membangun kolaborasi bersama dan saling terintegrasi dan terpadu antar berbagai pihak vertikal, horizontal dan sumber pendanaan. (Adv21)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
