ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Bupati TTU Dinilai Tidak Punya Etika Politik

  • Bagikan

Atas sikap Fernandez ini, menurut Salem, dirinya segera menginstruksikan kepada Faraksi Demokrat untuk segera meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bupati Ray Fernandez. Selain Demokrat, PKP Indonesia dan PKS, sebagai partai Koalisi Khebinekaan pengusung Paket Harmoni ( Benny K Harman dan Benny Litelnoni), Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, juga sudah mengusulkan hal yang sama.

Baca Juga :  Dinilai Tidak Ada Kontribusi Untuk NTT, Ini Jawaban Cerdas BKH

“ Saya sudah minta teman-teman di fraksi untuk segera agendakan RDP dengan Bupati terkait hal ini. Bahkan PKS dan PKP Indonesia juga sudah setuju untuk langkah ini kami tempuh, agar persoalan ini segera diselesaikan, untuk mendapatkan klarifikasi resmi dari bupati” ungkap Salem.

Berdasarkan cacatan redaksi, Bupati TTU, Raymundus Fernandez, sebelum PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Marianus Sae dan Emilia Neomleni maju menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,  namanya juga masuk dalam usulan ke DPP PDI Perjuangan. Namun setelah putusan keluar yang tidak mengakomodir namanya, Fernandez langsung menyatakan mundur sebagai ketua DPC PDI Perjuangan TTU, dan menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Paket Viktory Joss yang diusung koalisi Golkar dan Nasdem. ( Je Taolin)

Baca Juga :  Panwaslu Resmi Batalkan Pencalonan Jonas Salean

 

  • Bagikan