“Kalau masyarakat kuat, apapun dapat berjalan dengan baik. Akan tumbuh mentalitas gotong royong di masyarakat kita. Tetapi jika hanya pemimpin saja yang kuat maka segala yang dibangun akan berantakan ,” kata Dr Restu Gunawan.
Ekosistem budaya ini menurutnya sudah tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2017 pasal 43, tentang pemajuan kebudayaan.” “ Sudah ada dalam UU. Karena itu kebudayaan bukan tontonan, tetapi merupakan kekayaan intelektual. Kebudayaan adalah hasil olah rasa, karena kebudayaan adalah masa lalu, masa kini dan masa depan ,” tegas Dr Restu Gunawan.
Hal senada disampaikan Wicaksana Adi, pendiri sekaligus curator Borobudur Writers dan Cultural Festival mengatakan saat ini Indonesia mengalami distorsi budaya. Orang dapat dengan gampang mengkafirkan orang lain. Ini proses yang panjang dan saat ini anak kecil juga gampang mengkafirkan orang lain.
“ Karena itu pemerintah penting membuat platform gotong royong baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan budaya kita. Pemerintah mutlak harus memiliki Kementerian khusus menangani persoalan budaya. Nanti daerah juga perlu membuat dinas khusus menangani Budaya dan mewarisi budaya dengan cara mendongeng atau pentas drama dan teater,” ujar Wicaksana Adi.
Lebih lanjut dia mengatakan festival budaya Indonesia termasuk Lamaholot Flores Timur ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan kebudayaan.
“ Menyadari munculnya masalah ini akhirnya Pemerintah memfasilitasi upaya membangkitkan budaya gotong royong di tengah punahnya kebudayaan bangsa. Namun harus disertai payung hukum didaerah, misalmnya ada dinas khusus atau badan bersama yang mengelolah ,”jelas Wicaksana Adi. ( Usif).
Reporter: Usif
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
