“Yaitu supaya pendidikan itu membuat orang bisa benar-benar hidup, punya kehidupan dan punya penghidupan, dengan dasar bahwa dia harus menguasai bahasa, bahasa Inggris ataupun salah satu bahasa Asing untuk bisa berkomunikasi, serta bisa menggunakan, memakai, memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0 ini, maka bukan belajar teknologinya tatapi cara berpikirnya, yang disebut dengan cara berpikir competition Thingking, dan itu yang bisa membuat kita beradaptasi dengan perubahan begitu cepat dan tidak pasti,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa, situasi pendidikan pada masa saat ini, dengan berbagai kecepatan, ketidakpastian, kompleks, dan penuh kebimbangan, maka sudah harus anak-anak didik atau generasi dilatih agar bisa berpikir, bernalar dengan baik, berkomunikasi entah menggunakan bahasa ibu, nasional dan global, dengan tujuan dapat menyikapi cara berpikir teknologi.
Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik ini pun mengatakan, perlu sekali menyikapi kebijakan baru dari Mendikbud Nadiem tersebut, dengan mengkonsepkan dan bergerak bersama guna meningkatkan peringkat pendidikan dari urutan 32 ke peringkat terbaik, sehingga terwujud selarasnya konsep Pemerintah dalm membangkitkan dan mensejahterakan rakyatnya kedepan.
“Nah oleh karena itu, menurut saya apa yang dibuat oleh BMPS Provinsi Nusa Tenggara Timur itu On The Track, pada jalan untuk betul-betul berkolaborasi, maka harapan saya pemerintah bekerja sama dan mendukung betul sekolah-sekolah swasta, karena dari data yang ada, pendidikan tingkat SD itu paling banyak diurus oleh Swasta, harpan saya adalah dengan pertemuan ini, kita mulai membangun dasar ini, SD, SMP, dan SMA/SMK,” pungkas Rm Darmin. (*).
Reporter: Usif
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
