Pemda Malaka Polisikan Alfred Baun

0 1.951

BETUN,fokusnusatenggara.com- Pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi melaporkan Alfred Baun, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) ke Polres Malaka, melalui Surat Pengaduan bernomor   10/ IV/STN.DKK/2020 tanggal 15/4-2020, dengan tindak pidana  pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Bupati Malaka, melalui kuasa hukum pemda Malaka, Stefanus Matutina dan Frans Tulung.

Menurut Matutina, tindakan atau perbuatan yang dilakukan Alfred Baun  yang dilaporkan itu diatur dan diancam dalam KUHP Psl 27 Ayat 3 Junto Psl 45 ayat 1 dan Psl 28 ayat 1  Junto Psl 45 ayat 2 UU no 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Bahkan dalam laporan tersebut, ikut dilampirkan barang bukti berupa Screenshot berita yang dimuat media online sepangindonesia.com dan pelopor9.com.

“ Saya bersama Frans Tulung  selaku  Kuasa Hukum Pemda Malaka  resmi  melaporkan Saudara Alfred  Baun, selaku Ketua Araksi  ke Polres Malaka, karena diduga telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong  terhadap Bupati Malaka oleh yang bersangkutan,” ungkap Matutina kepada wartawan di Kupang, Jumat, 17 April 2020.

Dijelaskannya, terdapat dua alasan dirinya bersama Frans Tulung sebagai kuasa Hukum Pemda Malaka melaporkan Ketua Araksi ke polisi antara. Pertama, melalui pemberitaan media online sepangindonesia.com tanggal 8 Maret 2020, dimana dalam pemberitaan itu Alfred Baun menyebutkan bahwa  diduga aktor kasus bawang merah itu Bupati Malaka dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, dalam posisi sebagai kuasa hukum Bupati Malaka.

Kedua, muncul lagi berita dalam media online pelopor9.com Tanggal 8 April 2020 dengan topik berita Alfred Baun sebagai Ketua Araksi menyebut dugaan aliran uang proyek pengadaan benih  bawang merah senilai  Rp 1,4 Miliyard mengalir ke Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran.

“Apa yang dikatakan Alfred Baun sebagai Ketua Araksi  dalam pemberitaan  kedua  media online itu merupakan pernyataan yang tidak benar karena tidak didasarkan pada fakta yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik Bupati Malaka sekaligus sebagai penyebaran berita bohong kepada Bupati Malaka , Stefanus Bria Seran,” jelasnya.

Ditambahkannya, laporan pihaknya ini masuk dalam ranah delik aduan, maka pihak Polres Malaka Wajib untuk melakukan proses hukum. ” Karena ini merupakan delik aduan maka harus ada permintaan dari orang yang merasa dirugikan sehingga melalui pengaduan ini kami selaku  kuasa hukum Pemda Malaka memohon kepada Kapolres Malaka agar Alfred Baun diproses dan dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku,” pintanya.

Matutina juga menjelaskan, pihaknya melaporkan masalah itu ke Kepolisian karena menilai Alfred Baun sebagai Ketua Araksi memberikan penjelasan kepada media tidak berdasarkan fakta dan di luar  dari proses hukum yang sementara  dilakukan Polda NTT.

“Ada kontradiksi apa yang diungkapkan Ketua Araksi dengan keterangan Martinus Bere alias Manjo, yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut. Dimana sebagai kuasa hukum Martinus Bere, dirinya dalam berita acara pemeriksaan sebagai tersangka tidak pernah menyebutkan tentang adanya penyerahan uang sebesar Rp 1,4 Miliyard itu kepada Bupati Malaka, lantas pernyataan Ketua Araksi tersebut didasarkan pada fakta yang mana?,” tanya Matutina.

Pertanyaan matutina ini cukup rasional soal pernyataan Ketua Araksi. Pasalnya, dirinya sebagai kuasa hukum sudah melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Martinus Bere,soal kebenaran berita yang dirilis tersebut.  Dan dalam pengakuan Martinus Bere secara langsung serta keterangan BAP, Martinus Bere bersama BT selaku kuasa direktur CV.Trimindo  tidak pernah mengantar uang yang dituduhkan tersebut ke rumah jabatan Bupati Malaka.

Menurutnya, dalam pemberitaan di media tersebut, mereka selalu menggunakan bahasa  “dugaan” dalam mengemas isi dan judul. Tetapi dugaan itu sebenarnya  sudah menuduh orang sebagai tersangka, sebab tersangka menurut KUHP adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Kalau dia menggunakan kata diduga maka dia sudah menuduh orang sebagai tersangka atau pelaku. Jadi bahasa dugaan yang dia gunakan dalam pemberitaan itu tidak menghilangkan inti pencemaran nama baik dan berita bohong yang dia lakukan melalui pemberitaan  media online,” pungkasnya. (/*narky)

Comments
Loading...