KUPANG,fokusnusatenggara.com- Herison Kore, Koordinator Simpatisan Jeriko (Jefri Riwu Kore), Walikota Kupang yang juga kader Partai Demokrat NTT, Herison Arianto Kore akan mengawasi pelaksanaan Musyawarah Cabang serentak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di tiga wilayah NTT, yang rencananya akan dilaksanakan pada April 2022.
“Mengapa kami dukung dan kawal, biar masyarakat luas tahu bahwa semua keganjalan yang dilakukan partai ini, kita melihat dan merasakan bersama bahwa ketidakadilan yang dialami Bapak Jeriko dalam Musda Oktober 2021,” ungkapnya kepada wartwan, dalam siaran pers tertulis Selasa, 5 April 2022.
Lanjutnya, jika dibiarkan terus maka elite partai ini akan putar ulang praktek buruk yang secara sistematis dalam Muscab serentak nanti, terutama rencana mereka untuk menyingkirkan para ketua DPC bekas loyalis pendukung Jeriko saat Musda lalu.
“Dugaan kami, salah satu modus operasinya adalah dengan memberikan garansi bahwa kandidat penantang cukup mendapatkan minimal 20 persen suara sebagai syarat minimum PO Demokrat dan pasti DPP dan DPD PD NTT memenangkan calon yang memperoleh suara sedikit, buat kami ini adalah praktek buruk demokrasi, ini masuk dalam wilayah kejahatan demokrasi,” ujar Heri.
Dirinya sangat sayangkan betul bahwa DPD PD NTT dibawah Kepemimpinan Leonardus Lelo ternyata tidak belajar dari kesalahan sebelumnya pada Musda bulan oktober 2021, dan bisa kembali melakukan kesalahan yang sama bahkan lebih buruk lagi. Jika demikian, maka Demokrat NTT akan semakin terpuruk karena kepemimpinan yang lemah dan mengkhianati demokrasi.
“Aksi kami akan dilakukan di tempat penyelenggaraan Muscab serentak baik itu di Kabupaten TTS, Sumba Barat Daya dan Sikka atau di tempat lain manapun di penjuru NTT,”
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
