Rumah Layak Huni, Solusi Entaskan Kemiskinan Di NTT

  • Bagikan

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Rumah yang layak huni merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  Sebab dari 14 variabel indikator kemiskinan, lima diantaranya terkait dengan persoalan pemukiman dan perumahan. Selain perumahan, persoalan infra struktur, pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penentu tingkat kemiskinanan di suatu daerah.

Gubernur NTT, Frans Leburaya mengatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan, Perumahan dan Keciptakaryaan, Tingkat Provinsi NTT, tahun 2018 di Ball Room Swiss Belin Cristal Hote Kupang, Rabu, 6 Juni 2018.

Baca Juga :  Brigjen Johny Asadoma Pimpin Upacara HUT Korps Brimob Polri ke- 74

Menurutnya, indikator rumah layak huni antaranya harus berdinding tembok, laintainya tidak boleh tanah dan beratap seng. Namun kondisi ini belum sepenuhnya ada di NTT. Model perumahan di NTT masih beratap alang-alang, berdinding kayu dan berlantai tanah.

“Rumah harus dindingnya tembok, lantainya tidak boleh tanah, atapnya tidak boleh daun, sehingga kalau saudara-saudara kita yang tinggal di Sumba Tengah, rumahnya itu rumah panggung itu disebut miskin. Padahal biaya pembangunan rumah panggung itu lebih mahal dari rumah biasa,” unkapnya.

Baca Juga :  30 KM Jalan Lingkungan Kota Kupang Dikerjakan Tahun Ini

Ditambahkannya,  urusan perumahan, permukiman dan air bersih merupakan hal yang menarik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat

“Kita tidak sekedar berkumpul menghabiskan anggaran tapi kita berkumpul untuk menyatukan komitmen, mencari solusi atau jalan keluar untuk pembuatan berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat kita terutama di NTT,” tandas Lebu Raya kepada seluruh peserta Rakor.

Gubernur mengakui dari dulu berupaya mengatasi masalah perumahan di NTT karena memang angka perumahan yang tidak layak huni masih tinggi sehingga Ia pernah menyurati Menteri desa agar dana Desa itu bisa juga digunakan untuk bangun rumah.

Baca Juga :  Pusat Tarik Rp 69 Miliar Pemkot Kupang Realokasi APBD

“Karena kita semua bekerja untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat, salah satunya perumahan. Dan syukur karena menteri Desa setuju dana itu bisa digunakan membangun rumah. Bagi saya urusan perumahan, pemukiman dan sanitasi itu multi sektor, multi steakholder, multi pendanaan, harus kita bangun bersama,” kata Lebu Raya.

  • Bagikan