Salah satu cara ungkap Ely Wairata, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang. Ini untuk melakukan penyisiran kembali, agenda-agenda pembangunan mana saja yang bisa dirasionalisasi atau dihentikan sementara anggarannya untuk menutup pemotongan DAU ini.
“Perlu disisir kembali mana yang harus dirasionalisasi untuk penanganan dan mengantisipasi tidak tercapainya target PAD yang ditetapkan,” ungkap Ely Wairata.
Dia menyebutkan alokasi Dana Alokasi Umum ( DAU ) untuk kota Kupang sebelumnya Rp 666,987 miliar lebih.
“Dengan adanya pemotongan karena kebijakan pemerintah pusat, sekarang hanya tersisa Rp 603 miliar. Jadi, dapat dihitung bahwa DAU Kota Kupang dipotong sekitar Rp 63 miliar lebih,” sebut Ely Wairata.
Sementara untuk dana Kelurahan, lanjut Ely, tidak dipotong. Setiap Kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp 450 juta.
Sementara untuk dana P3K Kota Kupang sebesar Rp 7 miliar, terpotong Rp 5 miliar dan tersisa hanya Rp 2 miliar.
“ Ini memang pekerjaan yang cukup sulit bagi Pemkot Kupang. Pasalnya selain pemotongan oleh pemerintah pusat senilai Rp 69 miliar lebih itu, sebelumnya Pemkot Kupang juga sudah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan mengalokasikan dana senilai Rp 48,5 miliar.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
