KUPANG,fokusnusatenggara.com- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan, Provinsi NTT memiliki sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat melimpah. Karenanya sangat dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat agar sumber-sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik nasional bahkan bisa diekspor hingga ke luar negeri.
“NTT punya potensi sumber energi baru terbarukan yang sangat hebat. Pulau Flores punya geotermal atau panas bumi yang melimpah bahkan telah ditetapkan sebagai pulau Geotermal di Indonesia. Pulau Timor dan Sumba berdasarkan penelitian para ahli memiliki intensitas sinar matahari terbaik di Indonesia. Di Sumba dan Timor juga ada sumber energi angin. Juga masih ada sumber energi dari arus laut dan air,” jelas Gubernur VBL saat menerima audiensi Komisaris Utama Group Suryagen, Sonny Keraf bersama anggota Dewan Redaksi Eddie Widiono dan rombongan di ruang Kerja Gubernur, Senin, 20 September 2021.
Dalam kesempatan tersebut Group Suryagen meminta dukungan dari Gubernur terkait pengembangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Manggarai Barat dan Sumba. Turut mendampingi Gubernur, Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) NTT, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT dan Kadis PUPR NTT.
Menurut Gubernur VBL pengembangan sumber energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik merupakan suatu keharusan. Karena dunia sedang bergerak ke arah itu. Masyarakat internasional sudah mulai meninggalkan sumber energi listrik yang bersumber dari fosil. Suka atau tidak, negara kita juga mesti terlibat di dalamnya.
“Kita sedang merancang pengembangan PLTS di Sumba dengan daya 2 Gigawat (GW). Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan pihak-pihak terkait agar proyek monumental ini bisa dijalankan. Saya juga akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden tentang proyek ini. Kalau (proyek) ini bisa dilaksanakan, maka ini merupakan PLTS terbesar kedua di dunia setelah China yang telah mengembangkan PLTS 2 Gigawat lebih,” jelas Gubernur VBL.
Lebih lanjut mantan ketua Fraksis Nasdem DPR RI itu menjelaskan proyek ini rencananya akan menggunakan skema Bussines to Bussines (B to B). Karenanya, tidak akan menggunakan APBN, namun memberikan manfaat yang besar untuk negara.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
