Walikota Kupang Dinilai Tidak Paham Soal Substansi UU Nomor 10 Tahun 2016

0 53

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Walikota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonas Salean, dinilai tidak paham soal substansi dari penerapan Pasal 71 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Sehingga dampak perbuatan dari Jonas Salean yang melakukan mutasi sejumlah ASN pada tanggal 1 Juli 2016, dinilai melanggar aturan.

john-tbPendapat ini disampaikan Johanes Tuba Helan, pakar hukum administarsi, dalam Forum Diskusi Group (FDG) yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kota Kupang, pada Jumat, 7 Oktober 2016 di Hotel Maya Kupang.

Menurutnya, dalam undang-undang tersebut jelas melarang petahana untuk lakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Kendati dalam setiap kesempatan Jonas Salean berkelit bahwa pelaksanaan mutasi pada tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan SK tanggal 30 Juni 2016, tidak dapat dibenarkan secara aturan.

“ SK pelantikan dibuat tanggal 30 Juni 2016. Namun eksekusi dan pemberlakukan SK tersebut berada pada tanggal 1 Juli 2016, yang mana pada saat tersebut, UU Nomor 10 disahkan oleh pemerintah dan dinyatakan berlaku. Jadi pendapat demikian gugur dengan sendirinya,” jelasnya.

Ditambahkannya, idealnya, suatu tindakan pemerintah dalam hal ini Walikota Kuapang, harus sesuai dengan ukuran hukum, agar perbuatan tersebut sah dan memenuhi syarat –syarat yang lain. Syarat hukum tersebut mengikat sejak tanggal perberlakuan. Sehingga UU Nomor 10 Tahun 2016, jelas mengikat secara hukum sejak tanggal pemberlakuan.

Namun demikian, Jonas Salean dalam keterangan di beberapa media massa menegaskan bahwa dirinya melakukan pelantikan lebih awal waktunya sebelum undang-undang tersebut disahkan, yakni Jam 09.00 Wita. Menurut Tuba Helan, pendapat tersebut sangat naïf dalam mengartikan waktu pelaksanaan permberlakuan undang-undang.

“ Dalam hukum administarsi, yang namanya pengesahan undang-undang berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan jam. Satu tanggal sama dengan satu hari penuh yakni 24 jam. Pemahaman ini didasarkan pada penentuan saat berlakunya suatu perautan perundangan, yakni selalu didasarkan pada tanggal tanpa mencantumkan jamnya. Sehingga konsekuensi dari berlakunya undang-undang tersebut, semua kebijakan dan keputusan harus berdasarkan undang-undang tersebut, tanpa harus melanggar. Yang dilakukan walikota jelas sekali lagi saya tegaskan telah terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Dijelaskannya, akibat perbuatan tersebut, maka Walikota Kupang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibat pelanggaran tersebut, maka walikota Kupang harus menganulir keputusannya, dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“ Sanksi jelas ada dalam Pasal 71 Ayat 4 dan 5. Dengan adanya pelanggaran tersebut, naka pencalonan Jonas Salean harus dibatalkan KPU Kota Kupang demi hukum,” pungkasnya. (fatur)    

Comments
Loading...