KUPANG,fokusnsuatenggra.com- Sosok Umbu Djima mungkin tidak dikenal generasi milenial saat ini. Tapi Umbu Djima adalah salah satu mantan bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang pengangkatannya pada Tahun 1985 oleh Ben Mboi, Gubernur NTT saat itu, penuh dengan kontraversi.
Mengapa dikatakan kontraversi?, sebab Umbu Djima adalah satu -satunya Bupati Sumba Barat dua periode yang berlatar belakang sipil pada saat itu, dan sempat ditolak oleh petinggi ABRI (Sebutan TNI jaman Orba), untuk memimpin Sumba Barat.
Dalam Buku “Ben Mboi : Memoar Seorang Dokter, Prajurit dan Pamong Praja” ben Mboi mengisahkan, pencalonan Umbu Djima pada saat itu ditolak oleh kalangan Abri. Namun bukan Ben Mboi namanya apabila tidak berikan alasan cemerlang. Satu alasan Ben Mboi, Umbu Djima dipilih karena Ben Mboi yakin bahwa sosoknya mampu mengatasi persoalan kemiskinana dan kelaparan di Sumba Barat pada saat itu. Terbukti ben Mboi tidak salah.
“Marsekal, jangan! Kita jangan bikin NTT menjadi kapling-kapling ABRI, dan sekaligus tempat arisan bupati. Penetapan bupati di bawah pimpinan saya adalah mission type oriented, artinya rakyat membutuhkan leadership macam apa,” ungkap Ben Mboi dalam bukunya tersebut, menjawab keinginan KSAU, Ashadi yang menginginkan agar Sumba Barat dipimpin kalangan ABRI.
Hari ini ribuan masyarakat Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur kembali melihat sosok Umbu Djima. Semangatnya masih tinggi serta kewibawaannya masih terlihat. Bahkan dirinya masih menyapa ribuan masyarakat yang duduk rapi di Aula Santo Petrus, Katedral Weetebula –SBD, guna menghadiri acara Deklarasi Khebinekaan Paket Harmoni (Benny K Harman dan Benny Litelnoni) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018 – 2023.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
