PMKRI Desak Presiden Terbitkan Perpu Batalkan Revisi UU KPK

0 73

Kupang, fokusnusatenggara.com / 24 September 2019

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI ) se Indonesia mendesak Presiden Jokowi menerbitkan PERPPU untuk membatalkan hasil revisi UU KPK yang disahkan 17 September 2019 lalu.

“ Kami menolak hasil revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK karena dalam prosesnya kami nilai cacat formal. Prosesnya tidak transparan, kilat dan senyap. Ini jelas –jelas melemahkan lembaga KPK ,” teriak Yoseph Momao, Sekjen PMKRI Yogyakarta dalam orasinya didepan markas PMKRI Kupang dan depan Polda NTT ( 23/9).

Selain itu jelas Yoseph Momao yang juga asal Sorong, Papua ini juga mendesak DPR RI untuk memperkuat lembaga KPK dengan merevisi undang –undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999. Antara lain juga meninjau kembali UU KPK yang telah disahkan 17 september 2019 lalu.

“ Kami minta DPR RI sebagai wakil rakyat tolong memperhatikan, mendengar suara masyarakat Indonesia yang terus melakukan aksi menolak revisi UU KPK yang telah disahkan. Kami minta tinjau kembali sesuai tuntutan suara rakyat ,” jelas Yoseph Momao

Orator lainnya Ketua PMKRI Manokwari, Papua Barat Lambertus Cambu mengingatkan bahwa DPR RI sebagai wakil rakyat duduk dikursi terhormat karena suara rakyat. Karena itu wajib hukumnya jalankan amanat rakyat.[sc name=”BACA”]

“ Bapak –Bapak Dewan terhormat menduduki kursi DPR karena dipilih oleh rakyat. Karena itu dengarlah suara kami sebagai rakyat yang memilih kalian. Ingat sura rakyat adalah suara Tuhan ,” ujar Lambertus Cambu.

Dia menyebutkan selama ini yang banyak ditangkap dan diproses KPK antaranya oknum Kepala Daerah, oknum anggota DPR RI dan sejumlah pejabat Negara, termasuk beberapa oknum Menteri.

“ Selama ini yang diproses KPK adalah anggota Dewan terhormat, Kepala Daerah dalam hal ini ada Gubernur, Bupati dan Walikota. Juga pejabat Negara seperti oknum –oknum Menteri Kabinet Preside Joko Widodo ,” kata Lambertus Cambu.

Upaya pelemahan KPK melalaui Resivi yang disahkan 17 September 2019 lalu ini jelas Lambertus bertolak belakang dengan salah satu Nawacita program Presiden Jokowi jilid dua yaitu memperkuat lembaga pemberantasan korupsi.

“ Disahkannya revisi UU KPK 17 September 2019 lalu jelas sangat bertentangan salah satu Nawacita, program utama Presiden Jokwi jilid dua. Karena itu kami minta Presiden menerbutkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK ini ,” jelas Lambertus Cambu.

Bagi PMKRI jelas Cambu revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 bukan solusi yang tepat untuk menjawab keresahan beberapa pihak yang menilai kehadiran lembaga KPK selama ini tidak mampu mencegah indeks korupsi di Republik ini.

“ Karena itu kami mendorong pemerintah dan DPR untuk memperkuat lembaga Kepolisian dan kejaksaan dengan merevisi UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999. Dengan demikian ketiga lembaga ini bisa bersinergi memberantas dan mencegah praktek korupsi di Negara kita ini ,” jelas Cambu

Sementara itu Koordinator Umum aksi, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang, Alexius Easton Ance menilai upaya merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi adalah upaya gerakan yang tersistematis, struktur dan masif yang dilakukan oleh oknum yang merasa diri dengan jabatannya terancam tidak leluasa untuk beraksi merampok uang negara.

“ Hal ini ditunjukkan ditengah semakin genjar dan maraknya penangkapan pelaku praktik korupsi oleh KPK. Hanya saja disaat yang bersamaan lembaga Legislatif maupun Eksekutif terus bermanufer untuk merevisi UU KPK ini, hingga disahkannya pada tanggal 17 September lalu oleh DPR RI ,” kata Alexius Easton Ance

Selain itu Alexius Easton Ance juga menyoroti revisi Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai sarat kontroversi. Karena revisi ini akan menjadi pembungkaman demokrasi. “ Kami minta DPR menolak merevisi rancangan KUHP. Karena terlalu mengintervensi terlalu jauh seperti Pasal 278, 414, pasal 417 ayat 1, Pasal 471 ayat 1 dan Pasal 432. DPR harus menolak .

PMKRI yang hadir dalam aksi demo di Kupang ini antaranya dari PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yogyakarta, Merauke, Ketapang, Sintang, Taondano, Kupang, Maumere, Ende, Ruteng, Alor, Kefamenanu, Atambua dan Tambolaka. ( Usif).


Reporter: Usif


Comments
Loading...