Hal lainnya, ketika penentuan calon legislatif (caleg) pun tak pernah ada kegaduhan. Sebab, prinsipnya menempatkan caleg sesuai perolehan suara dari wilayah masing-masing. “Kalau perolehan suara terbanyak dari kabupaten tertentu, maka penetapan caleg pun sesuai urutan perolehan suara. Itu saya lakukan dan tidak ada protes, tidak ada yang berontak. Hal yang sama juga untuk penentuan calon bupati diambil dari putra daerah masing-masing, kecuali dari tentara. Jadi pendekatan saya itu persuasif, dan disesuaikan dengan budaya dari daerah tersebut,” tegas Manafe yang di eranya terkenal kritis terhadap atasan.
Politik Identitas
Petuah paling berharga dari seorang JN Manafe adalah soal politik identitas, yang masih menjadi referensi paling ampuh dalam hajatan politik di NTT. Bagi dia, sudah saatnya politik identitas dengan sentimen kuat kepada agama, ditinggalkan. “Artinya, sentiment Katolik dan Protestan tidak perlu lagi dibangkitkan. Kita harus berpikir dalam konteks NTT dengan memunculkan figur (orang) untuk memimpin NTT dengan prinsip keadilan. Itu pasti diterima semua rakyat NTT,” tandas Manafe.
Menurut dia, spirit utama sebuah kepemimpinan yang langgeng adalah mengenal dan memahami budaya juga tradisi setiap suku di NTT. Karena itu, yang paling penting adalah mencari pemimpin yang memikirkan NTT, bukan soal suku atau agama. “Kalau pola lama, Gubernur dari Katolik, maka wakilnya harus dari Protestan, sudah saatnya harus ditinggalkan. Biar orang yang menjadi gubernur dan wakil gubernur fokus memikirkan tentang NTT, tidak lagi berpikir suku dan agama,” begitu saran JN Manafe, dan berpesan kepada Melki Laka Lena selaku Ketua DPD I Golkar NTT bahwa modal utama menjadi pemimpin adalah menghadirkan keadilan bagi semua kader. “Kalau semua merasa ada keadilan, maka kebersamaan itu ada,” ujar pemilik Hotel Maya ini.
Ia menambahkan, cara paling efektif-ampuh untuk bisa menghilangkan politik identitas adalah dengan meningkatkan pendidikan, termasuk pendidikan politik, khususnya kepada kaum muda. “Pendapat saya sederhana saja, hilangkan politik identitas dengan tingkatkan pendidikan. Orang berubah karena pendidikan yang berdampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang. Zaman sudah berubah,” pesan dia.
Satu lagi pesan JN Manafe, kalau sudah memilih dan mempercayakan satu orang menjadi pemimpin untuk lima tahun, maka biarkan orang itu bekerja sampai purna lima tahun. “Koreksi dan kritik silahkan, tapi jangan ada upaya menjatuhkan. Jangan ada rebutan kekuasaan di tingkat elit,” tegasnya, mengingatkan.
Merespons nasehat politik Manafe, Melki Laka Lena berkata, nostalgia bersama senior Golkar itu memberi spirit dan kekuatan bagi kader Golkar NTT saat ini untuk bisa memandirikan diri dan tidak bergantung pada orang lain. “Tanggung jawab harus diterima dengan serius sebagai bagian dari penugasan, sama seperti Pa Manafe yang menerima memimpin Golkar di usia muda dan sukses membesarkan Golkar. Kita perlu jaga suasana, jaga komunikasi dan saling menghargai yang semuanya itu dimateraikan dalam rasa keadilan,” kata Melki, yang juga Cawagub NTT ini.
Melki menambahkan, pertemuan dengan sesepuh Golkar JN Manafe ini sejatinya awal dari sebuah konsolidasi besar-besaran untuk mengajak kembali politisi-politisi senior Partai Golkar untuk kembali aktif, kembali ke rumah besar Partai Golkar.
Menurut Melki, pesan dan nasehat JN Manafe menjadi pelajaran bagi generasi muda Partai Golkar untuk pembenahan partai ke depan yang lebih baik. ”Bapak JN Manafe ini umurnya sudah 84 tahun tetapi tetap jernih melihat persoalan-persoalan yang ada di NTT. Pertemuan sore ini sebagai bentuk konsolidasi Golkar untuk mengajak semua senior-senior guna mendukung dan berkontribusi bagi pembangunan NTT yang lebih baik,” katanya. (*fatur/mediantt.com-jdz)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
