BETUN,fokusnusatenggara.com- Gong suksesi Pilkada Bupati Kabupaten Malaka, Provinsi NTT baru akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Namun saat ini, upaya untuk mengkampanyekan bakal calon yang akan bertarung nantinya terus dilakukan. Bahkan kerja politik praktis juga sudah dilakukan. Segala cara dipakai untuk memenangkan kontestasi lima tahunan ini.
Seperti yang terjadi di desa Bonibais, Kecamatan Laenmane, Kabupaten Malaka, beberapa warga mengaku diminta oleh oknum Penjabat Desa, Petrus Kabosu, atas perintah Camat Laenmane, Blasius Bere , untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk,red), sebagai bentuk dukungan kepada Bupati Malaka, Stef Bria Seran, yang akan maju bertarung lewat jalur independen.
“ Kami diminta pak desa untuk kumpulkan KTP buat dukung bupati sekarang yang mau maju lewat jalur independen,” ungkap PU, warga Desa Bonibais, kepada fokusnusatenggara, di Rafau, 19 Juni 2019.
Untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi ini, fokusnusatenggara.com lalu menghubungi Penjabat Desa Bonibais di kantornya pada Rabu, 19 Juni 2019. Namun saat redaksi mendatangi kantornya, Kades Petrus Kabosu tidak berada di tempat. Redaksi lalu menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telephone, yang mana pada saat itu Kades Petrus Kabosu sedang bersama camat Laenmane Blasius Bere. Namun dirinya enggan memberikan komentar, bahkan sambungan telepon redaksi langsung diberikan kepada Camat Laenmane guna menjelaskan hal ini.
Menurutnya, dirinya disuruh oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, untuk mengumpulkan KTP sebagai antisipasi apabila dalam proses pencalonan nantinya, Bupati Stefanus Bria Seran (SBS) tidak mendapatkan pintu melalui jalur partai politik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
