BETUN,fokusnusatenggara.com- KPU Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, diduga tidak netral dan fair dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Malaka.
Bahkan Ketua KPU Kabupaten Malaka, Makarius Nahak Bere, cenderung bahkan diduga memihak Paket Simon Nahak dan Kim Taolin atau Paket SN-KT.
Dugaan tersebut, seperti dilansir dari nusantara9.com, menguak atas beberapa kronologis dan fakta yang terjadi beberapa hari terakhir ini, pada saat pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Malaka di Kecamatan Wewiku.
Menurut Stefanus Alfridus Bria, pemuda Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, seperti yang dikutip dari nusantara9.com mengisahkan. Kejanggalan yang terjadi atas dugaan tidak netralnya Ketua KPU Malaka diantaranya,
1. Dua kali kampanye Paslon bukan SBS-WT di Kecamatan Wewiku selalu dihadiri Ketua KPU.
2. Ketua KPU dengan Mobil dinasnya ada dalam barisan konvoi Paslon yang sedang iring-iringan bersama masa pendukung dari satu ttik kampanye ke titik kampanye lain di Desa Weoe, pada Jumat, 13 November 2020. Warga menilai janggal karena menurut warga, kalau mau pantau seharusnya tidak ikut dalam convoi. Apalagi melihat jalur yang dilewati convoi Paslon yang keluar dari Jalan Utama, seharusnya Ketua KPU, kalau mau pantau saja, bisa melewati jalur utama.
3. Ketua KPU Malaka menyetir sendiri mobilnya ketika bertugas. Hal ini menurut warga janggal karena seharusnya Ketua KPU adalah pejabat instansi resmi dan kendaraan plat merah itu seharusnya dilengkapi sopir.
4. Didalam mobil dinas tersebut terdapat sejumlah warga Desa Weulun yang menurut pengetahuan warga merupakan pendukung Paslon yang sedang berkampanye. Salah satunya diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan isteri Ketua KPU.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
