Keputusan Sidang DKPP, Bawaslu NTT Langgar Kode Etik

0 41

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Akhirnya hasil keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait pelanggaran kode etik oleh pihak Bawaslu NTT mendapatkan keputusan tetap. Dalam keputusan tersebut, pihak Bawaslu NTT terbukti salah dan melanggar kode etik, terkait pemberhentian anggota Panwaslu Kota Kupang-NTT.

16343574_1056401684505408_1643896433_n“ Panwaslu Kota Kupang dinyatakan tidak melanggar kode etik, sehingga harus direhabilitasi, dan diaktifkan kembali paling lambat 7 hari sejak putusan ini,” kata Jimly Asshiddiqie, Katua DKPP RI  dalam sidang pembacaan putusan melalui teleconference dengan KPU Kota Kupang, Rabu, 25 Januari 2017.

Menaggapi keputusan DKPP RI ini, Anggota Bawaslu NTT, Yemris Fointuna mengatakan, apa yang diputuskkan DKPP akan diikuti. “Apa pun keputusannya, kami sebagai pihak teradu ikut saja,” tegasnya.

Sementara itu, mantan ketua Panwaslu Kota Kupang, Germanus Atawuwur yang dikonfirmasi terpisah soal keputusan ini menilai,  keputusan majelis hakim DKPP bahwa mereka tidak melanggar kode etik adalah keputusan yang sangat adil dan profesional.

“ Ini keputusan yang profesional dan adil. Terbukti bahwa kami tidak melanggar aturan kode etik dalam keputusan yang kami buat untuk menganulir paket Sahabat,” katanya.

Keputusan DKPP yang tidak memberikan sangsi kepada Bawaslu dan juga KPU Kota Kota Kupang menuai sikap tegas dari Kuasa Hukum Paket FirmanMU (Jefri Riwu Kore – Herman Man), Rudy Tonubesi.

Menurutnya, pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Bawaslu NTT dan Bawaslu RI dengan tidak menindaklanjuti keputusan Panwaslu Kota Kupang, yang isinya menganulir Paket Sahabat (Jonas Salean – Niko Frans) termasuk pelanggaran kode etik dengan kategori berat.

 “ Bawaslu NTT terbukti melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Dimana mereka mengambil ahli tugas panwaslu kota, dengan tidak menagnulir paket Sahabat, tetapi menggunakan surat Bawaslu utnuk memberikan sangsi pemberhentian terhadap anggota panwas Kota Kupang, dengan alasan ada pelanggaran etik,” ujarnya. 

Laporan : Raymundus Yabe

Comments
Loading...