FirmanMU Ajukan Bukti Baru, Peluang Sahabat  Menipis

0 47

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Hajatan Pilkada Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru. Setelah Panwaslu mengeluarkan keputusan yang membatalkan penetapan pencalonan Paket Sahabat (Jonas Salean – Niko Frans), kini Paket FirmanMU mengajukan bukti baru kepada KPU Kota Kupang dan Panwaslu terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 10 Tahun 2016.  Dengan demikian Posisi Sahabat saat ini untuk bertarung di Pilkada Kota Kupang semakin menipis.

firman-pressPengajuan bukti baru tersebut, masih terkait dengan larangan mutasi oleh calon petahana yang diamanatkan dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilu. Dimana dalam pengajuan bukti tersebut, Jonas Salean diduga melakukan mutasi enam pejabat paska penetapan undang-undang tersebut.

Dimana setelah tanggal 1 Juli 2016, Jonas Salean dalam kurun waktu tiga bulan melakukan mutasi dan pergantian pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Kupang. Para pejabat yang terkena mutasi tersebut diantaranya, Tanggal 11 Juli 2016 mutasi dilakukan kepada Ibrahim Kalipang dengan posisi baru sebagai pelaksana, Tanggal 21 Juli 2016 Maria Martha Vera Mbura sebagai pelaksana, Tanggal 4 Agustus 2016  Nina Amat sebagai pelaksana, Tanggal 16 Agustus 2016 Paul Geradus Mada sebagai pelaksana dan tanggal 16 September 2016 Henderikus Ati dan Adam Aserakai dimutasi sebagai Guru Pelaksana dan Madya.

Menurut Nikolas Ke Lomi, dalam keterangan persnya menegaskan, apa yang dilakukan oleh Jonas Salean jelas melanggal UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71. Dimana pada intinya menegaskan bahwa Patehana dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan calon.

“ Keenam orang yang dimutasi ini adalah pejabat fungsional yang berada di Pemkot Kupang. Sebab dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 13 jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat ASN terdiri atas pejabat administrasi, fungsional dan pejabat tinggi. Dan keenam orang yang dimutasi ini masuk dan dikategorikan sebagai pejabat fungsional,” jelasnya dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan di FirmanMU Center, 9 November malam tadi.

Ditambahkannya, selain tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang ASN, juga dijelaskan dalam Pasal 14. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jabatan Fungsional tersebut, terdiri dari posisi Administrator,Pengawas dan Pelaksana.

“ Dalam mutasi tersebut ada tiga orang sebagai pelaksana, dan ini jelas melanggar dan menabrak aturan yang ada,” ungkapnya.

Untuk itu sikap hukum yang akan diambil menurut Ke Lomi, dirinya bersama seluruh tim kuasa hukum segera pada malam ini juga akan menyerahkan bukti tersebut kepada Panwaslu dan KPU Kota Kupang. Apabila hal ini tidak diindahkan beserta Keputusan Sidang sengketa pada tanggal 7 November 2016, kuasa hukum berencana akan laporkan KPU ke DKPP (Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu)

“ Kalau mereka tidak laksanakan putusan tersebut kami akan lapor ke DKPP dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya,” pungkasnya. (fatur)

          

Comments
Loading...