“ Saya berjanji, apabila saya terpilih jadi Gubernur NTT, satu persoalan yang akan saya atasi secepatnya adalah soal standar pengupahan buruh pelabuhan. Semua harus diberlakukan sama. Selain itu saya akan basmi sistim calo dengan memeras keringat para buruh, tapi upah yang diberikan tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan,” tegas Cagub Nomor Urut Tiga ini.
Kami siap mendukung bapak tapi bapak tolong perhatikan nasib kami sebagai buruh jika terpilih nanti”, katanya.
Mendapat respon dan jawaban BKH seperti itu, Haji Pua Dau, koordinator Buruh pelabuhan Waikelo, seketika langsung menyatakan bahwa dirinya bersama seluruh buruh serta keluarga mereka siap mendukung dan menangkan Paket harmoni.
“ Kami siap mendukung bapak. Sebab saya kenal pak BKH bukan orang yang suka umbar janji. Apa yang dikatakan tegas akan dilakukan. Selain nasib para buruh, kami minta agar para nelayan tradisional pesisir ini juga bisa diperhatikan dengan alat tangkap yang baru,” ungkapnya.
Menurut BKH, kesejahteraan petani dan nelayan adalah prioritas baginya apabila terpilih menjadi Gubernur NTT mendatang. Bahkan dalam program unggulannya nasib petani dan nelayan diakomodir dalam program Kartu Petani Pintar. Kartu ini berfungsi sebagai identitas petani dan nelayan, agar dimaksimalkan dalam program pemeberian dana bantuan tanpa jaminan, sehingga bisa menambah modal usaha.
“Kami punya program unggulan namanya Kartu Petani Pintar. Kartu ini sebagai identitas para petani, buruh dan nelayan. Dengan kartu ini, para nelayan dan buruh bisa mengases kredit modal tanpa jaminan dan bunga rendah untuk tambahan modal usaha. Kartu ini bisa menjadi data base bagi kami untuk eksekusi bantuan dengan tepat sasaran,” jelas Benny K Harman. ( Tim MC Harmoni)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
