KUPANG,fokusnsuatenggara.com- Partai Demokrat sebagai pengusung Paket Harmoni (Benny K Harman dan Benny Litelnoni), Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, tidak muluk- muluk dalam mengumbar janji soal kemenangan. Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara saja, Demokrat bertekad menang dengan kisaran angka 40 sampai 50 persen.
Tidak butuh waktu lama untuk bergerak. Pasca terbentuknya koalisi Khebinekaan Harmoni (Partai Demokrat, PKP Indonesia dan PKS) langsung tancap gas. Bahkan saat ini sudah semua kepengurusan tingkat kecamatan hingga desa terbentuk. Tujuannya agar Paket Harmoni menang dengan meyakinkan di Tanah Biinmafo.
“ Target kami adalah menang. Kami tidak muluk-muluk, tetapi saat ini tujuan kami menangkan Paket Harmoni dengan kisaran presentase 40 sampe 50 persen,” ungkap Jhoni Salem, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU, Senin, 6 Januari 2018.
Ditambahkannya, kondisi Kabupaten TTU setelah Raymundus Fernandez, Bupati TTU, batal maju menjadi calon, membuka peluang untuk menang di TTU semakin besar. Pasalnya, saat ini massa solid PDI Perjuangan, mesin politik Raymundus Fernandez, sedang mengalami turbelensi politik bahkan pecah, sehingga simpatisan maupun massa solid mereka dalam kondisi bimbang untuk menentukan pilihan.
“ Kondisi saat ini masanya Ray dalam keadaan bimbang, antara mengikuti ray atau bertahan dengan kondisi yang ada. Kami mencoba masuk dan tawarkan solusi melalui paket Harmoni, dan disitu mereka tertarik, bahkan ada sejumlah simpatisan yang saat ini sudah menjadi tim relawan maupun masuk sebagai tim keluarga. Alasan mereka Sebab mereka dukung Raymundus menjadi calon gubernur, bukan sebagai tim pemenangan paket lain. Sehingga batalnya Raymundus jadi calon membuat mereka kecewa dan menarik dukungan tersebut, ” jelas mantan Anggota DPRD TTU ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
