Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat & Berimbang

Bawaslu Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada Manggarai Barat

0 87

Kupang, fokusnusatenggara.com / 19 Februari 2020

Pihak Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat NTT mengingatkan para Aparatur Sipil Negara ( ASN ), TNI dan Polri untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung September 2020 mendatang.

“Kami harapkan agar ASN, TNI, Polri berlaku netral dalam pilkada di yang dilaksanakan bulan September 2020 mendatang. Sesuai UU kami terus memantau. Khususnya para anggota ASN karena ada kandidat , incumbent yang maju bertarung lagi kali ini ,” kata Ketua Bawaslu Manggarai Barat Simeon Sofyan kepada fokusnusatenggara.Com pertelepon ( 19/2).

Jika ditemukan oknum ASN yang terlibat politik praktis apalagi mendukung paket tertentu jelas Simeon Sofyan pasti akan diberikann tindakan sesuai ketentuan peratutan yang ada. Karena untuk ASN, TNI, Polri terus diingatkan agar tidak melakuka pelanggaran.

“ Kami terus mengingatkan para ASN. Ini karena ada indikasi ada oknum ASN yang ikut bermain mensosialissaikan kandidat tertentu. Ini menyalahi aturan. Karena itu hari ini ( 19/2) kami lakukan lagi sosialisasikan pengawasan netralitas Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ,” ujar Simeon Sofyan.

Dijelaskan dalam sosialisasi itu diinatkan untuk para anggota ASN dalam menjaga netralitasnya selama dan saat Pilkada berlangsung. Termasuk tidak boleh sosialisasi melalui media sosial (posting, share, dan berkomentar)

“ASN dilarang kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, menghadiri deklarasi calon, Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, Ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara partai politik”, jelasnya.

Selain itu ASN ujar Simeon, para anggota ASN juga dilarang menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang), memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP, mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN.

“ Kami harapkan melalui sosialisi ini para anggota ASN dapat memahami larangan ini. Ini bukan maunya kami Bawaslu tetapi amanat UU. Kalau ditemukan dan ditindak itu karena UU. Bawaslu akan melaporkan ASN yang melanggar dan merekomendasi ke Komisi ASN. Selanjutnya KASN yang akan akan tentukan sanksinya ,” tutup Simeon Sofyan.


Reporter: Usif


Comments
Loading...