Apalagi dengan pemblokiran akses internet ke Manokwari saat ini setelah terjadi kisruh Manokwari, Michael menyatakan bahwa ini cara menyembunyikan semua tindakan rasisme terhadap warga Papua di mata nasional dan internasional. Karenanya Michael mewakili KASPA NTT meminta Pemerintah Pusat segera membuka blokir akses internet.
Dihadapan para anggota Polres Kupang dan Polda NTT, KASPA NTT melalui Korlap Michael Mirip membacakan 14 butir pernyataan sikap dan tuntutan, yaitu :
- Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamsan Papua di Surabaya dan penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan Spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang serta pemukukan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon.
- Pengepungan di Surabaya, pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagian dari kelanjutan Penjajahan di Papua. Karena itu kami menyatakan , Lawan Militerisme–dalang rasisme, ‘Hapuskan Kolonialisme’, ‘Hancurkan Imperialisme.
- Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat.
- Seluruh komponen gerakan yang mencintai kekebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di Dalam Negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat.
- Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan mahasiswa Papua di luar Papua untuk pulang oleh MPR, Pemerintah Kolonial Provinsi Papua, serta menolak seruan ‘Papua pulang maka orang Indonesia pulang dari Papua.
- Menolak rencana kedatangan tin Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali serta seluruh Indonesia (tidak hanya di Malang dan Surabaya), sebelun semua elit politik dan pejabat orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut Referendum di tanah Papua.
- Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika keputusan referendum diberlakukan di Papua.
- Mahasiswa Papua di luar Papua siap kepung Jakarta untuk meminta Jokowi memulangkan semua orang Papua dengan syarat ‘berikan hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme Referendum.
- Persoalan Papua bukan persoalan rumah tangga Indonesia. Karena persoalan Papua merupakan persoalan penjajahan terhadap suatu bangsa yang telah merdeka.
- Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari dunia internsional.
- Buka akses wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua.
- Hentikan rasisme!! Manusia Papua bukan Monyet!.
- Hentikan seluruh aktivitas aparat dalam hal inu TNI/POLRI melakukan intimidasi terhadap pelajar/mahasiswa Papua lewat dunia pendidikan dan terakhir.
- Tarik TNI/POLRI ornganik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua.
Saat melakukan aksi, anggota KASPA NTT yang terdiri dari mahasiswa pada beberapa Perguruan Tinggi di Kota Kupang, selain membawa Bendera Bintang Kejora, juga ada spanduk lain yang bertuliskan “Stop Rasisme Terhadap Orang Papua”, “Tutup Freeport dari Tanah Papua”, “Orang Papua datang ke Jawa di Panggil ‘monyet’, sementara kalian datang Papua kami panggil saudara’, dll, berlangsung aman dengan pengawalan lusinan satuan anggota Polisi Polda NTT dan Kapolsek Oebobo didepan Polda NTT tanpa menimbulkan keributan. ( Usif)
Reporter: Usif
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
