13 Daerah Rawan Konflik Pilkada karena Minim Dana

  • Bagikan

JAKARTA,fokusnusatenggara.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai 13 daerah yang minim anggaran Pilkada berpotensi lebih besar terjadi konflik.

Daerah yang tercatat memiliki anggaran penyelenggaraan di bawah 50 persen dari yang diperhitungkan penyelenggara Pilkada.

KPUDaerah tersebut adalah Pematang Siantar, Indragili Hulu, Rokan Hulu, Natuna, Bintan, Tanjung Jabung Barat, Way Kanan, Musi Rawas Utara, Pekalongan, Banjar, Yahukimo, Kolaka Timur dan Bontang.

Baca Juga :  Tanggapi Aksi Ricuh Papua, Tokoh Agama di Sulut Himbau Agar Jangan Mudah Terprovokasi

“Bisa jadi. Silakan saja kalau menganggap daerah itu rawan. Kan itu juga jadi daerah sengketa,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/12).

Prinsipnya, yang menjadi dasar penilaian daerah rawan konflik adalah yang pasangan calonnya tidak memenuhi persyaratan dan masih menjalani proses hukum.

Seperti Pilkada di Manado dan Boven Digoel yang berulang kali menetapkan dan membatalkan pencalonan Jimmy Rimba Rogi dan Yusak Yaluo karena berstatus narapidana bebas bersyarat.

  • Bagikan