“Kita harus bisa memanfaatkan letak georafis kita ini agar sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat NTT. Kita telah memberikan kepada dunia internasional Alur Laut Kepulauan Indonesial (ALKI) yang potensial. Terutama untuk pelayaran kapal-kapal perdagangan internasional ke Australia dan Selandia Baru,” jelas Wagub Nae Soi saat menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan Seminar Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara di Provinsi NTT di Aula Fernandes Kantor Gubernur Sasando, Selasa (14/5).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan (Kanwil Kemenham) Provinsi NTT mengangkat tema Melalui Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Kita tingkatkan Kekuatan Pertahanan Negara dan Tegakan Pilar Kebangsaan.
Wagub Josef Nae Soi dalam kesempatan tersebut mengharapkan dukungan dari Kanwil Kemenham NTT agar bersama-sama Pemerintah Provinsi memperjuangkan ke Kementerian Pertahanan dan pemerintah pusat supaya kapal-kapal dagang internasional tersebut diwajibkan menyinggahi NTT. Inilah yang dinamakan geoekonomi, letak geografis kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin kapal-kapal yang lewat di sini,kita katakan isi airnya harus di NTT yakni di Alor. Ketika isi air, mereka bisa turun untuk beli sayur dan barang kebutuhan lainnya. Ekonomi kita bisa hidup dan berkembang. Pertahanan itu berhubungan juga dengan letak geografis kita dalam ketahanan nasional,” jelas Josef Nae Soi.
Lebih lanjut, mantan Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM itu juga menyinggung letak geografis NTT yang berbatasan dengan dua negara yakni Australia dan Timor Leste. NTT memiliki posisi penting secara geostrategis dan geopolitik. Bayangkan di Oekusi , sudah sangat maju, jalannya lebar-lebar. Punya mobil pembersih jalan tiga. Sementara kita masih ketinggalan dalam hal ini.
“Dalam memperkuat posisi strategis NTT ini, kami gencar untuk menggerakan infrastruktur. Kami mengajak semua komponen untuk bangun daerah ini demi Indonesia. Kalau NTT maju,negara akan makmur. Kalau NTT melarat, negara akan kelimbungan.Kalau Indonesia mau maju, provinsi-provinsi juga harus maju ,” tutur Josef Nae Soi .
Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam mendukung pertahanan dan keamanan nasional, kata alumnus Lemhanas itu, adalah sumberdaya manusia. Jumlah penduduk bisa menjadi kekuatan tapi bisa juga jadi kelemahan. Kalau manusia khususnya kualitasnya tidak diperhatikan , pertahanan kita goyah dan ketahanan kita roboh.
“Pendidikan itu paling penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Kita di NTT masih punya kemampuan literasi yang rendah. Di kampung-kampung, orang masih punya anggapan kalau baca koran, berarti kurang kerjaan. Padahal, hal ini penting untuk asa otak dan perluas pengetahuan. Kita pelan-pelan ajak tokoh masyarakat dan agama untuk bersama-sama balikan keadaan ini,” jelas Josef Nae Soi.
Hal lain yang ditekankan mantan anggota DPR 2004-2014 itu adalah ketersediaan sumberdaya alam untuk dukung ketahanan nasional. Kekayaan alam kita di NTT sangat banyak, tapi stunting dan gizi buruk masih sangat tinggi. Untuk atasi ini, Pemerintah Provinsi mencanangkan pembangunan secara inklusif mengandalkan sektor pariwisata dengan mata rantai ekonominya untuk berdayakan sumberdaya yang ada.
“ Kita punya binatang purba yang luar biasa dan satu-satunya di dunia yakni komodo. Kita punya pulau terindah di dunia yakni Sumba. Punya kopi yang selalu juara festival kopi internasional. Kekayaan alam ini harus diberdayakan. Sebenarnya, jika semua pemangku kepentingan baik tokoh agama maupun masyarakat, kerja bersama-sama dengan pemerintah, daerah ini pasti dari sudut ketahanan dan pertahan, NTT akan lebih kuat,” pungkas Josef Nae Soi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham NTT, Kolonel Thonje Erwin P. Samara saat menyampaikan laporan panitia mengungkapkan, sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh rakyat dan segala sumberdaya negara yang ada serta dipersiapkan secara dini. Untuk memaksimalkan pertahanan negara dari ancaman militer maupun non militer, maka diperlukan sinkronisasasi pertahanan negara dari masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terutama sinerjisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dalam konteks NTT, terlihat nyata upaya Pemerintah Daerah dalam menggalakan pembangunan baik infrastruktur maupun sumberdaya manusia. Ada banyak permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional baik masalah potensial maupun faktual. Jika tidak diantisipasi dan dicarikan solusi, maka akan berimplikasi pada lemahnya sistem pertanahan nasional. Untuk itu, semua pemangku kepentingan perlu dilibataktifkan. Seminar ini diharpkan dapat mendeteksi ancaman nonmiliter di NTT dan kemungkinan solusinya,” jelas Thonje.
Hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda NTT, Wakil Bupati Belu, Uskup Agung Kupang,Utusan Sinode GMIT, Ketua MUI NTT,Ketua Walubi NTT, mahasiswa, anggota Bela Negara Kota Kupang, aparat TNI/Polri, insan pers dan undangan lainnya. (Usif)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
