Ia mengatakan bahwa kuota pengunjung pun perlu dibatasi. “Kita juga menjaga kuota maximum 50.000 orang pengunjung dalam satu tahun. Setiap pengunjung harus tercatat sebagai member dengan biaya US 1.000 dolar untuk satu tahun,” ungkap Viktor.
“Awal dari kebijakan penutupan TNK ini banyak yang menolak, tetapi kini banyak yang sudah setuju termasuk Presiden. Kami juga membentuk tim dari pemerintah Provinsi dan pusat, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dibuat dan juga besaran anggaran yang digunakan,” tambahnya.
“Selama ini kita tidak tahu secara jelas jumlah komodo atau makanan komodo itu sendiri, termasuk juga kondisi habitat alamnya. Makanya, kita akan gunakan teknologi detektor untuk mengetahui kondisi TNK, diantaranya jumlah komodo, makanan dan juga kondisi tempat tinggalnya. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat seperti konservasi dan kecukupan makanan bagi mereka seperti rusa dan babi,” jelas Viktor.
Dengan memakai teknologi untuk memonitoring komodo, dimana mereka berada jelas Gubernur Viktor, pergerakan mereka ke sana kemari bisa diketahu. “ Pengunjung harus menggunakan kendaraan yang aman seperti mobil, untuk berjalan mengelilingi TNK sehingga bisa melihat langsung keberadaan komodo,” tambahnya.
Selain itu pentingnya menjaga tempat wisata dari sampah terutama plastik. “Kita, saat ini, sudah mulai menggerakan aksi pembersihan sampah. Dulunya pantai di pulau komodo itu penuh dengan sampah. Saat saya bertemu wartawan dari Australia, mereka mengatakan sekarang sudah mulai terlihat bersih. Kita juga akan membenahi tempat wisata seperti Labuan Bajo dan TNK untuk meningkatkan daya tarik wisatawan,” pungkas Gubernur Viktor ( Usif).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
