Pemkab Kupang dan PUPR Sosialisasi Pengadaan Tanah Bendungan Manikin

  • Bagikan
Bupati Kupang Korinus Masneno

Kupang, fokusnusatenggara.com / 16 September 2019

Pelayanan terbaik kepada masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan sesuai dengan potensi yang ada. Penyediaan air melalui pembangunan bendungan merupakan hal penting yang diperlukan mengingat di Kabupaten Kupang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Ini karena kondisi iklim dengan musim hujan yang lebih sedikit dari musim kemarau, membuat kegiatan menangkap air sangat penting dan menjadi investasi dasar bagi masyarakat saat ini.

Baca Juga :  JT Ose Luan, Wabup Belu : Mutasi Wajib Sebagai Pembenahan Birokrasi

“ APBD II Kabupaten tidak memungkinkan untuk membangun bendungan besar. Karena itu Pemkab Kupang mendukung pembangunan bendungan dari Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR ,” kata Bupati Kupang Korinus Masneno dalam arahannya saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kupang tengah terkait pembangunan bendungan Manikin/ Tefmo oleh Kementrian PUPR ( 14/9).

Dia mengharapkan agar kegiatan sosialisasi dan pendataan awal persiapan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo agar dapat dilaksanakan secara baik oleh balai Wilayah Sungai II NTT. Ini agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Baca Juga :  Total Dana Pilkada Malaka Sebesar Rp. 14, 7 Milliar

“Saya percaya sosialisasi ini menjadi langkah awal yang baik dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika ada silang pendapat, ada riak-riak merupakan hal biasa. Karena itu harus dikomunikasi dengan sebaik-baiknya untuk bisa dicari pemecahan dan solusi terbaik agar jangan ada yang dirugikan, karena yang terpenting ada pelayanan terbaik kepada masyarakat” ungkap Bupati Korinus Masneno.

Baca Juga :  Pastikan Prajuritnya Bebas Narkoba, Dandim Himbau Masyarakat Bebas Narkoba

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Nusra II Ir Agus Sosiawan,MT dalam sambutannya menyatakan pembangunan bendungan di NTT dibawah satu Satuan Kerja yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Pemda.

  • Bagikan