Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di NTT Harus 100%

0 53

Kupang, fokusnusatenggara.com/ 24 Mei 2019

Pemenuhan kebutuhan Air Bersih masyarakat di TA 2018-2023 harus mencapai 100%. Bukan 70 atau 80% dan harus memenuhi Standar. Karena itu diharapkan instansi berkompoten mengurus air bersih tidak boleh pakai target setengah-setengah. Apalagi Presiden sudah menjanjikan akan membangun lagi 20 bendungan di NTT.

“Tidak tanggung-tanggungnya Bapak Presiden Jokowi memberikan kita tujuh bendungan. Biayanya sangat besar. Luar biasa itu. Saat peresmian (Bendungan) Rotiklot (pada senin,20/5), saya juga sudah minta lagi kepada beliau, supaya kasih lagi, tidak hanya tujuh. Dan beliau berjanji akan kasih kita lima tahun depan sampai 20 bendungan,” jelas Josef Nae Soi saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Percepatan Air Bersih di Provinsi NTT di Hotel Neo Aston, Kamis (23/5).

Menurut Josef Nae Soi, NTT memang sangat membutuhkan air. Kita sangat terkenal dengan kekeringan.Dulu kalau orang dari luar mau tugas ke NTT, mereka selalu tanya, ada air atau tidak. Ada listrik atau tidak.

“Saya minta kita sungguh-sungguh dalam rapat koordinasi ini. Kita simpan dulu yang dimensi idealis. Diskusi yang teori-teori, kita simpan. Sekarang kita harus mulai serius dengan apa yang saya namakan dimensi realitas, kontekstual. Yaitu banyak masyarakat yang butuhkan air,” kata Josef Nae Soi.

Mantan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan, sesuai ilmu manajemen, lebih tertarik untuk menggunakan istilah kolaborasi daripada koordinasi. Karena lebih mengedepankan hubungan simbiosis mutualisme. Kalau dalam koordinasi masih ada ego sektoral, ada yang bersifat basa-basi. Sementara kalau kolaborasi, timbale balik saling memberikan dan saling menghidupkan.

“ Namun karena istilah yang lebih populer sesuai nomenklatur adalah koordinasi. Bolehlah dipakai itu. Tetapi harus diingat selalu, istilahnya boleh koordinasi, tapi maknanya kolaborasi. Harus menyatukan persepsi kita dalam perencanaan dan kegiatan. Dalam rapat kerja ini, harus bisa rumuskan tahapan-tahapan dalam melakukan kerja sama satu sama lain dengan sasaran untuk memberikan pelayanan air untuk masyarakat. Jangan lagi ada pandangan, ini milik saya,ini milik anda. Harus tinggalkan yang begitu ,” jelas Josef Nae Soi.

Lebih lanjut mantan Anggota Komisi V DPR RI itu mengungkapkan, mengurus air tidak boleh pakai struktur.Jangan perdebatkan mengenai wewenang. Kalau ada peraturan yang menghalangi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan air, peraturan itu bisa didiskusikan untuk dirubah secara cepat.

“Intinya air itu harus sampai ke rakyat. Bagaimana air sampai ke rakyat. Baru kemudian dari sini, cari sumber air, bagaimana konservasi air. Bagaimana kita memelihara supaya sumber daya air itu ada. Mari kita keroyok ini sama-sama. Tentu saja ada struktur organisasi, tapi itu jangan mbelenggu kita sehingga rakyat yang jadi sasarannya. Rapat koordinasi ini harus bisa rumuskan hal-hal konkret,” kata Josef Nae Soi.

Mantan anggota DPR RI periode 2004-2014 itu, mengingatkan, masalah pemenuhan air untuk masyarakat tidak boleh pakai target. Misalnya tahun ini 50 persen dan tahun depan sisanya. Tidak boleh seperti itu. Masalah air hari ini harus 100 persen. Pentahapan kerja untuk sampai ke rumah-rumah masing-masing, bisa pakai target.

“Tetapi kebutuhan air untuk rakyat, tidak bisa kita pakai target 80 atau 90 persen. Harus 100 persen orang. Cara bagaimananpun juga, dia harus nikmati air. Kedekatan sumber air dengan masyarakat, yah boleh pakai tahapan.Tapi kebutuhan air minum bagi rakyat tidak boleh ditunda-ditunda. Harus ada improvisasi. Ada yang pake pipa atau kita usahakan mobil tangki, yang penting dia dapat air,” pungkas Nae Soi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT, Weny Dopo dalam laporan kepanitiaan menjelaskan, tujuan kegiatan rakor adalah percepatan pemenuhan air bersih. “Melalui kegiatan ini diharapkan ditemukan strategi dan kesepakatan yang jadi acuan terhadap percepatan layanan air bersih bagi masyarakat di NTT. Terutama di desa yang rawan air,” jelas Weny Dopo.

Kegiatan Rakor dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2019. Peserta berjumlah 110 orang. Terdiri dari perwakilan Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten/Kota,PDAM Kabupaten/Kota se-NTT,Dinas PUPR NTT, Bappeda NTT, Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) NTT, Dinas PMD NTT, Pamsimas. ( Usif).

Comments
Loading...