Menanggapi keluhan para bidan PTT Kabupaten Kupang-NTT, Komsi V DPRD NTT meminta agar pihak Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk segera melakukan tindakan penyelesaian secepatnya berupa, proses verivikasi berkas usulan dari tenaga bidan ke Kementrian Kesehatan RI, untuk mendapatkan data jumlah alokasi tenaga, jumlah pustu yang harus dilayani, serta progres dari pengurusan SK yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
Selain itu, Komisi V juga mendesak agar pihak dinas dan pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT, mencari solusi terkait 2 bulan gaji yang belum dibayarkan kepada para bidan. Pasalnya, apalabila mogok pelayanan sampai terjadi efek kerugiannya semakin besar bagi masyarakat dan daerah.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Klemens Kasula Hala menjelaskan, pihkanya akan segera bersurat ke Kemenkes guna mempertanyakan sejauhmana proses penerbitan perpanjangan SK yang telah diusulkan. Bila perlu dalam waktu dekat pihak dinas akan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan RI. (Laporan : Leonardo Jeffry)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
