Kerja Keras Keluarkan NTT Dari Provinsi Termiskin

0 50

Labuan Bajo, fokusnusatenggara.com / 11 Juni 20-19.
Pembangunan ekonomi NTT harus menjadi komitmen agar label Provinsi termiskin tidak ada lagi. Karena itu para Bupati/Walikota untuk diharapkan bekerja sama secara tersinergi antara Pemprov, Pemkab, Bank NTT dan Pelaku ekonomi/koperasi di masing-masing wilayah.

“ Kita harus bangkit dan keluar dari label sebagai Provinsi termiskin. Salah satunya harus jadikanlah NTT sebagai pasar utama dari semua komoditas yang dihasilkan oleh rakyat NTT sendiri ,” kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat membuka Rapat Kerja dengan 22 Bupati/Walikota se-NTT di Ayana Hotel, Labuan Bajo, Senin (10/6/2019) pagi.
Caranya jelas Gubernur Viktor, dengan mengembangkan produk-produk ekonomi lokal dan memasarkannya di antara wilayah Kabupaten/Kota. “Saya yakin NTT ini memiliki produk ekonomi lokal yang sangat potensial. Kembangkan itu, pasarkan antara Kabupaten, kita harus saling mendukung ,” pintanya.

Untuk itu tegas Viktor Bungtilu Laiskodat, kebiasaan mendatangkan produk-produk dari luar harus ditinggalkan. Secara bertahap harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar NTT.
“ Kita harus melakukan perlindungan terhadap semua komoditas ekonomi yang dimiliki, contohnya Kopi. Kopi yang kita miliki sangat luar biasa enak dan menjadi kopi terbaik dunia. Tetapi hotel-hotel dan restaurant-restorant di NTT masih menggunakan kopi dari luar. Kedepan kita haruskan dan wajibkan mereka pakai kopi NTT ,” ujar Viktor Bungtilu Laiskodat.

Karena itu harap Gubernur Viktor, nantinya akan dikeluarkan edaran untuk membatasi kopi –kopi dari luar NTT. “ Selama saya menjadi Gubernur NTT, saya tidak boleh melihat itu lagi. Saya minta para Bupati/Walikota yang hadir untuk melakukan kontrol di Hotel-hotel dan juga restaurant. Jangan ragu-ragu bertindak. Kita harus bekerja luar biasa dan dengan cara-cara luar biasa juga ,” tegas Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dia menyebutkan NTT punya bawang, cengkeh, ikan, fanili, mete, garam, rumput laut, jagung, padi dan sebagainya tetapi belum dikembangkan dengan baik. Karena itu melalui rapat kerja ini para Bupati/Walikota harus merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah ini.

“Saya ajak, para Bupati / Walikota mari kita bersama rumuskan dan sepakati untuk kemudian dideklarasikan menjadi Masyarakat Ekonomi NTT. Kita harus menjadi produsen sekaligus konsumen. Kita harus utamakan dulu kebutuhan didalam wilayah kita NTT. Kalau surplus baru ekspor keluar ,” tandasnya.

Ditambahkannya, ke depan tugas seorang Bupati/Walikota mungkin semakin berat. Seorang Bupati/Walikota harus turun langsung ke desa-desa untuk melihat pergerakan Ekonomi di desa, pastikan roda perekonomian berjalan.
“Bupati/Walikota harus lihat pergerakan ekonomi di desa-desa, lihat koperasi-koperasi termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), ketemu langsung masyarakat setiap saat, pantau dan kontrol. Sedangkan untuk urusan administrasi perkantoran diserahkan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota,” katanya. ( Dedy).

Comments
Loading...