Mulai tahun 2020 ini tegas Viktor setiap kehamilan harus di ketahui pemerintah sehingga proses pelayanan maupun pemberian bantuan jelas. Karena banyak bantuan pemerintah yang tidak bida diberikan karena terbentur karena belum memiliki KK.
“Pimpinan Kanwil agama di NTT harus mampu membuat desain untuk di ketahui oleh pemerintah. Entah kehamilan itu sah atau tidak perlu di ketahui. Karena kita harus apakah ibu habil itu cukup gizi atau tidak.kalau tidak maka kita siapkan bantuan gizi tambahan ,” katanya.
Dia menambahkan,dalam pelayanan agama, para tokoh agama harus bersikap cerdas dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Dengan demikian menjadi teradan baik bagi umat maupun masyarakat. Bekerja dengan berkeyakinan penuh, maka segala cita-cita akan tercapai dengan baik.
“Agama harus moderat soal manusia. Moderatnya bukan manusia tetapi agamanya yang harus moderat. Manusia tidak punya iman jika tidak mengenal Allah. Allah adalah sumber dari segala iman,”ujar mantan aggota DPR RI itu.
Sementara Kakanwil Kemenag Provinsi NTT, Sarman Marselinus mengatakan rapat kerja ini dihadiri semua jajaran kemenag NTT untuk membahas program –program kementrian agama yang sudah dibahas di Rakornas kali lalu.
“ Raker ini antaranya membahas program-program Kementrian Agama yang sudah di sepakati pada rakornas. Hasil Raker itu akan diimplementasikan dalam pembangunan di provinsi NTT demi mendukung program NTT Bangkit, NTT Sejahtera ,” kata Sarman Marselinus.
Reporter: Usif
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
