Kabupaten TTS Susul TTU dan Rote Ndao Gagal Tetapkan APBD 2020

0 73

Kupang, fokusnusatenggara.com / 30 Desember 2019

Tiga Kabupaten di NTT yakni Timor Tengah Utara (TTU), Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan ( TTS ) akhirnya gagal menetapkan APBD 2020 dengan masalah berbeda.

Kalau sebelumnya Kabupaten Rote Ndao dan TTU gagal menetapkan APBD 2020 karena terjadi beda pendapat antara Bupati dan DPRD, maka untuk Kabupaten TTS lain lagi. Ini karena Bupati TTS, Epy Tahun bersama stafnya menolak menghadiri undangan DPRD untuk menghadiri sidang paripurna penetapan APBD Senin 23 Desember 2019 lalu.

Bupati TTS Epy Tahun ketika itu berdalih bersama stafnya menolak menghadiri sidang paripurna DPRD karena hari Senin 23 Desember 2019 itu adalah hari libur, cuti bersama ASN untuk perayaan Natal dan tahun baru 2020.

“ Saya kan sudah tandatangan surat edaran, cuti bersama para ASN dilingkup Pemkab terhitung 23 Desember 2019 dan baru kembali berkantor 3 Januari 2020 mendatang. Mereka DPRD juga mendapatkan surat edaran itu. Masa saya yang tandatangan libur bersama hari raya keagamaan dan harus hadiri sidang. Seharusnya DPRD menyesuaikan, sidang paripurna bisa diatur sebelumnya ,” kata Epy Tahun ( 29/12).

Soal libu hari raya, cuti bersama para ASN ini juga dikeluarkan karena adanya edaran dari Gubernur NTT. “ Soal libur, cuti bersama hari raya keagamaan itu kami kami menyesuaikan dengan edaran Gubernur NTT. Sebagai perwakilan pemerintah pusat didaerah, kami harus mengiktui dan menyesuaikan ,” jelas Epy Tahun.

Menyangkut dampak dari gagalnya penetapan APBD Kabupaten TTS 2020 mendatang, Bupati Epy menegaskan akan diupayakan melalui Peraturan Bupati ( Perbup ).

“ Kami akan menerbitkan Perbub. Setelah itu kami akan konsultasikan dengan Gubernur NTT untuk disahkan. Dengan demikian akan ada APBD tahun 2020 agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Kabupaten TTS ,” ujar Epy Tahun.

Soal gagalnya penetapan APBD Kabupaten TTS ini dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk. “ Ya benar. APBD Kabupaten TTS juga gagal ditetapkan. Masalahnya Bupati TTS bersama stafnya menolak menghadiri sidang paripurna DPRD untuk penetapan APBD Senin 23 Desenber 2019 lalu. Alasan Bupati karena saat itu bertepatan dengan hari libur ,” kata Zakarias Moruk kepada Gatra.Com ( 29/12).
Dia menyebutkan gagalnya penetapan APBD Kabupaten TTS ini berbeda dengan dua Kabupaten lainnya yakni Kabupaten TTU dan Rote Ndao. “ Dua Kabupaten ini gagal penetapan karena terjadi perbedaan antara Bupati dan DPRD. Kami sudah berupaya memfasilitas, memediasi mereka namun tetap tidak ada titik temu. Yah, mereka terpaksa pakai Perbub ,” jelas Zakarias Moruk.
Sebagaimana diberitakan fokusnusatenggara.com sebelumnya, dua Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni Rote Ndao dan Timor Tengah Utara (TTU) sampai sekarang belum berhasil melakukan penetapan APBD tahun anggaran 2020. Ini karena belum ada kata sepakat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Batas waktunya 27 Desember 2019. Namun sejauh ini belum disepakati antara DPRD dan Pemkab setempat,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Drs. Zakarias Moruk Kamis (26/12).
Dia mengatakan belum disepakati APBD tahun anggaran 2020 mendatang ini karena pihak DPRD dan Bupati dua Kabupaten ini belum ada kesepakatan.
“Saya tidak tahu apa masalahnya namun bisa disinyalir seperti berita media masing –masing pihak bertahan dengan argemennya masing –masing,” jelas Zakarias.
Lebih lanjut Zakarias Moruk mengatakan masih akan diupayakan untuk mempertemukan Bupati dan DPRD dua Kabupaten ini dalam waktu dekat.
“Kami akan mengupayakan pertemukan dua Bupati dan DPRD nya. Pak Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah akan mencoba mencari solusi, jalan keluar. Ini untuk kepentingan masyarakat dua Kabupaten ini agar jangan sampai rakyat dirugikan karena gagal penetapan APBD,” ujarnya.
Jika sampai upaya mempertemukan dua Bupati dan DPRD nya gagal, tidak sependapat, tentunya masih ada peluang Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) dan disahkan Gubernur. Tetapi ini masih ada catatannya.
“Jika memakai Perbup tentunya akan merugikan daerah itu sendiri. Karena pagu dana APBD dalam Perbub itu harus di bawah anggaran APBD tahun 2019 sekarang ini. Padahal, RAPBD tahaun 2020 yang dirancang jauh lebih besar dari tahun 2019. Kalau begini tentu rakyatnya yang dirugikan,” sebut Zakarias Moruk.
Lazimnya Peraturan Bupati (Perbub) itu hanya untuk daerah otonom baru ( DOB ). Namun jika harus diterbitkan, maka Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat akan turun memeriksa.
“Jika dalam pemeriksaan itu ditemukan titik kesalahan pada DPRD maka anggota DPRD tidak akan merima gaji selama enam bulan ke depan. Sebaliknya jika kesalahan itu ada pada Bupati maka Bupati lah yang tidak akan menerima gaji selama enam bulan ke depan,” katanya. ( Usif).


Reporter: Usif


Comments
Loading...