Selain itu berbagai persoalan di Desa seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik hendaknya bisa diantisipasi dengan Dana Desa. “ Kepala Desa dan staf dan perangkat lainnya juga harus jeli melihat keterbatasan –keterbatasan yang ada di Desa. Seperti dibidang Pendidikan dan Medis ,” harap Korinus Masneno.
Pada bidang pendidikan dirinya berharap melalui Dana Desa bisa membantu kebutuhan-kebutuhan seperti membayar gaji guru Paud dan mendukung fasilitas lainnya yang sangat berguna bagi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kupang yang berkualitas. “ Tentu semua dengan melihat aturan dan disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat, ungkapnya.
Selain itu Bupati Masneno nyatakan dirinya memiliki konsep agar lewat dana Desa bisa juga dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan kesehatan di desa itu sendiri dengan membiayai minimal 3 orang tenaga kesehatan meliputi tenaga bidan, perawat dan tenaga kesehatan lingkungan.
“ Dengan kebijakan ini dapat juga mengakomodir tenaga kesehatan dari desa tersebut atau Desa tetangga sehingga para petugas uyanag difaslitasi itu memiliki kecintaan untuk membangun dan mengabdi bagi masyarakat di desa itu ,” ujar KOrinus Masneno.
Bupati Masneno yakin jika dana Desa ini dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepada para Camat yang ada di 24 Kecamatan diharapkan membangun koordonasi yang baik dengan perangkat desa dalam mensukseskan kegiatan pembangunan di desa.
“Para Camat harus sisihkan waktu untuk berkantor di Desa, lihat kendala para Kepala Desa dan bantu sehingga pembangunan dapat berjalan di desa,” tegas Masneno. ( Son ).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
