ads

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

DPRD NTT Tawarkan Solusi Terkait Waspada Kekeringan

  • Bagikan

“DPRD juga telah menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah penambahan dana kontigensi untuk mengantisipasi jika kekeringan itu dengan tingkat ancaman tinggi dan terancam gagal tanam,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan, Pemprov harus segera proaktif membangun koordinasi dengan pemkab/pemkot sesuai petunjuk BMKG atas wilayah-wilayah krusial dan titik rawan kekeringan agar diatasi sedini mungkin.

Menurutnya, kekeringan akan membahayakan lahan pertanian, baik itu di lahan basah maupun di lahan kering. Saat ini saja, kekeringan sudah mulai mengancam lahan persawahan yang mengakibatkan gagal panen. Pemerintah mesti memiliki road map antisipasi musim kekeringan di saat petani tengah mempersiapkan lahan sesuai kalender tanam, termasuk potensi kekeringan di lahan basah.

Baca Juga :  Golkar dan Kemenkes Bantu Ventilator Kepada Puskesmas Di Malaka

“Konsolidasi alat pertanian, perlindungan mata air, tata kelola air permukaan dan air bawah tanah, termasuk teknologi tampung air hujan sudah sangat mendesak agar menjadi program terencana, sistematis dan masif sesuai karakteristik iklim dan geografis NTT,” kata Sekretaris DPD PDIP NTT ini.

Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo, juga angkat bicara. Menurut politisi Nasdem ini, bencana kekeringan ini bukan hal baru, sehingga pemerintah daerah sudah semestinya punya langkah-langkah konkrit mengantisipasi masalah ini, baik Pemprov NTT maupun kabupaten/kota. Menghadapi masalah ini, Pemprov NTT perlu segera menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk bersiaga seraya mencari solusi terbaik.

“Saran saya semua dinas teknis berkoordinasi untuk mencari solusi bersama. Masalah kekeringan ini harus ditangani lintas sektor, jangan hanya satu-dua instansi, tapi semua harus bergerak bersama,” kata Kasimirus.

Baca Juga :  Wagub Lantik Lima Anggota Komisi Informasi Provinsi NTT

Lebih lanjut, menurut dia, pemerintah harus mengambil langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. “Harus ada langkah darurat. Apapun caranya harus bisa penuhi air bersih, karena ini kebutuhan pokok dan mendasar,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini.

Sementara untuk jangka panjang, ia menjelaskan, DPRD NTT telah mendorong pemerintah untuk membangun sumur bor yang merata di semua kabupaten/kota. Sumur bor ini pemanfaatannya tidak saja untuk pertanian, tapi juga untuk peternakan. “Juga tentu untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga,” katanya.

Baca Juga :  Pernyataan Walde Taek Dinilai Asumsi Tanpa Data

Anggota DPRD NTT asal Fraksi PKB, Ana Waha Kolin juga mengatakan pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kekeringan di NTT. DPRD NTT telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor di kabupaten/kota.

Dengan adanya pembangunan sumur bor, bisa mengatasi masalah rawan pangan. Oleh karena itu, ia mengatakan data yang disajikan BMKG merupakan data awal yang harus dipakai pemerintah untuk melakukan kajian lapangan sebelum membangun sumur bor. “Kita minta pemerintah turun langsung ke lapangan supaya tau persis kondisi di mana yang paling rawan, sehingga pembangunan sumur bor benar-benar tepat sasaran dan masyarakat terlayani dengan baik,” kata aktivis perempuan ini. (*/fatur)

  • Bagikan