DPRD Malaka Apresiasi Raihan WTP Dari BPK RI

0 38

BETUN,fokusnsuatenggara.com- Seluruh fraksi di DPRD kabupaten Malaka, Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT), memberikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Malaka dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Malaka Tahun 2019.

Apresiasi dan dukungan tersebut, dituangkan dalam pemandangan umum semua Fraksi di DPRD Kabupaten Malaka, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada Sidang II DPRD Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Atas apresiasi ini, dalam jawaban pemerintah yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Malaka, Donatus Bere pada Kamis, 16 Juli 2020, di Ruang Sidang DPRD Malaka mengatakan, raihan Opini WTP ini bukanlah prestasi melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi 5 kriteria dalam pengelolaan keuangan.

Terhadap semua dukungan Fraksi-Fraksi Dewan atas tercapainya opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2019 dan harapan-harapan untuk tetap mempertahankannya ke depan, pemerintah menyampaikan terima kasih.

“Dapat dijelaskan bahwa opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019 bukanlah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi lima kriteria dalam pengelolaan keuangan,” kata Donatus.

Donatus menyebut lima kriteria itu, yakni, kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan;  kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap  peraturan perundang-undangan;  efektivitas sistem pengendalian internal pemerintahan; dan tindak lanjut atas hasil temuan BPK tahun-tahun sebelumnya.

Donatus menegaskan, opini WTP yang diraih merupakan hasil kerja sama dan kerja keras  bersama. Mempertahankan opini WTP tersebut adalah tanggung jawab  bersama juga.

“Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi Dewan yang telah menyetujui 2 ranperda usulan pemerintah, yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Donatus

Pantauan media, Sidang DPRD Malaka ini hanya diikuti sebagian anggota Dewan. Sedangkan sebagian anggota yang lain, juga para pimpinan OPD dan staf pemerintah mengikuti sidang secara virtual. (adv/fatur)

Comments
Loading...