BPN Malaka Lakukan Sosialisasi Perlindungan Hak Atas Tanah

REPORTER : YEREM NAHAK

99

BETUN,fokusnusatenggara.com- Dalam upaya memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah yang sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, lakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan di Kabupaten Malaka.

Kegiatan tersebut diikuti Para Kepala Desa, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Polres Malaka dan Pemda Kab. Malaka yang digelar di Aula Hotel Ramayana, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Rabu Tanggal 29 September 2021.

Beci Salomi Dopo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka dalam pertemuan itu mengatakan, para Kepala Desa di Kabupaten Malaka harus bisa menjadi corong penyelesaian berbagai kasus tanah di desa masing-masing.

Pasalnya, dari Tahun 2017 hingga 2021 BPN Malaka telah menerima banyak pengaduan masyarakat hingga 79 kasus dan baru bisa diselesaikan sebanyak 20 kasus terkait sengketa batas tanah, hak waris tanah dan kasus jual beli tanah.

Kegiatan PTSL ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Kegiatan PTSL Ini telah terlaksana di 14 desa dengan total target PBT sebanyak 2.862 bidang dan SHAT sebanyak 2.680 bidang dimana sudah terealisasi sesuai dengan target pada 14 desa yakni desa Bereliku, Rabasa, Biris, Kletek, Fatoin, Bani–Bani, Seserai, Lasaen , Wederok, Rabasa biris, Bonibais, Motaain dan Naimana.

Kegiatan Redistribusi TOL tahun anggaran 2021 sendiri terlaksana di 4 desa dengan total target sebanyak 408 bidang, dimana desa-desa tersebut adalah desa Lamudur, Bisesmus, Tunmat dan Nauke Kusa.

Kegiatan Redistribusi TOL sendiri merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Terkait kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor 2021, Program pendaftaran tanah lintas sektor adalah program bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertanian, nelayan dan pembudidaya ikan dalam hal pembiayaan pelayanan sertipfikasi hak atas tanah pada kantor pertanahan.

”Untuk target Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Mandiri Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka adalah sebanyak 300 bidang yang tersebar di 8 desa, yaitu desa Naas, Wesey, Haliklaran, Taaba, Alkani, Weseben, Nauke Kusa dan Tunabesi. Saat ini petugas telah turun lapangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data fisik dan yuridis,” jelasnya.

Ditambahkannya, BPN Malaka juga menggelar kegiatan berupa Penanganan Akses Reforma Agraria dengan tujuan terlaksananya pemberdayaan tanah masyarakat yang terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bidang tanah hasil kegiatan legalisasi asset dapat dimanfaatkan secara maksimal.

 

Comments
Loading...