BPK Harus Tingkatkan Profesionalisme Dan Integritas.

0
164
Loading...

Kupang, fokusnusatenggara.com / 15 Desember 2019

Dalam semangat pembangunan modernisasi Provinsi NTT ini ke depan, sangat membutuhkan peningkatan profesionalisme dan integritas para pemeriksa BPK untuk mampu memberikan petunjuk yang benar.

“ Untuk itu BPK harus memeriksa dengan baik agar tidak ada yang masuk dalam tindak kejahatan. Karena ujung dari penataan administrasi dan pengelolaan anggaran pemerintahan yang baik adalah pelayanan publik yang meningkat ,” kata GUbernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan di Hotel Sotis Kupang ( 13/12).

Lebih lanjut Gubernur Viktor minta agar ke depannya BPK periksa juga outputnya dari apa yang dilaksanakan. Jangan hanya pemeriksaan pada laporan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran saja. Periksa juga output apa yang dihasilkan. Apa yang berguna bagi masyarakat. Pemeriksaan harus sampai ke sana. Aspek Profesionalisme Harus ditingkatkan.

“ Harus profesionalisme. BPK wajib menjalankan desain program pemeriksaan mulai dari bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran. Karena itu butuh penataan SDM pengelolaan anggaran secara benar sehingga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Juga implementasi kode etik itu kalau dilakukan maka itu sangat baik dan bila dijalankan dengan benar maka kita bersyukur untuk itu ,” ujar Viktor BUngtilu Laiskodat.

Da juga memberikan apresiasi pada BPK yang dinilainya sangat membantu kontrol anggaran daerah.

“BPK ini sangat banyak membantu. Mereka perlu melakukan pemeriksaan yang bagus, memberikan peringatan dalam kekeliruan, agar kita bisa memperbaiki mengikuti aturan yang ada. Kita harus lakukan dengan benar juga sampai pada pemeriksaan pengelolaan dana desa ,” tambahnya.

Sementara itu Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengungkapkan workshop kali ini merupakan pesan ajakan dari BPK agar kode etik tidak hanya dilindungi dan ditegakkan oleh BPK. Tetapi dijunjung dan diamanatkan oleh seluruh jajaran pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan daerah di Provinsi NTT.

“Penegakan kode etik juga harus didukung agar dapat terinternalisasi dengan baik. Agar pengelolaan keuangan daerah yang dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijadikan sebagai alat mencapai tujuan negara,” jelas Agung Firman.

Lebih lanjut dia mengatakan pemeriksaan harus dilaksanakan secara akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik Kinerja harus mendukung pembangunan.

“ Setelah Pemeriksaan laporan keuangan dengan baik, kita lakukan pemeriksaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja,” tambah Agung Firman.

Tujuan dari Workshop ini kata Agung Firman adalah untuk menyampaikan dan menginformasikan serta memberikan pemahaman bagi pemeriksa BPK mengenai materi muatan peraturan No 4 2018 tentang Kode etik BPK dan Peraturan BPK No 5 tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)

“ Jadi salah satu tujuan dari woekshop ini adalah untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dasar BPK serta tugas MKKE. Selain itu menjadi forum diskusi MKKE dngan para peserta mengenai pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Dalam pembukaan workshop tersebut juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen antara para Inspektur Daerah dengan Kepala Daerah se-Provinsi NTT dimana para Inspektur Daerah berkomitmen untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.


Reporter: Usif


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here