Berita Terkini Hari Ini, Kabar Akurat & Berimbang

17.011 KK Miskin Di Malaka Terdata Sebagai Penerima Bansos Kemensos RI

0 128

BETUN,fokusnusatenggara.com– Masyarakat Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) patut berbangga. Pasalnya, ditengah Pandemik Virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI (Kemensos RI), terus memberikan perhatian serius.

Melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST), Kemensos RI bisa mengcover 17.011 Kepala Keluarga (KK) miskin. 17.011 KK data penerima BST tahun ini, diakumulasi dari jumlah 12,011 KK merupakan data bawaan tahun 2013 dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS), ditambah usulan dari Pemerintah Kabupaten Malaka sebesar 5000 KK.

“ Jadi data awal kita berdasarkan tahun 2013 sebanyak 12.011 KK. Namun oleh Kemensos RI, kita diberi alokasi tambahan sebesar 5000 KK sehingga total penerima BST untuk kabupaten Malaka sebesar 17.011 KK,” jelas Folgen Fahik, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, kepada flobamorata.com, Senin, 29 Juni 2020.

Ditambahkannya, dari total 17.011 KK tersebut, oleh Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Malaka mendapatkan tambahan quota sebanyak 5.807 KK untuk program bantuan sosial. Sehingga total secara keseluruhan masyarakat miskin penerima bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sebanyak 22.818 KK.

“ Kalau ditotal semua antara pusat dan provinsi, kita dapat alokasi secara keseluruhan sebanyak 22.818 KK,” ujarnya.

Dari data yang ada, lanjut Alumnus FKIP Undana ini, saat proses penyaluran bantuan, ternyata ada nama yang orangnya sudah meninggal, pindah domisili atau beralih profesi, sehingga dana bantuannya tidak disalurkan. Atas kasus ini,  pihaknya membuat Berita Acara (BA) pengganti agar quota daerah tidak berkurang.

“Agar kuota di Malaka tidak berkurang karena ada yang sudah meninggal, pindah domisi, bahkan beralih profesi kita laporkan kembali, dan kita sertakan juga dengan data baru sebagai pengganti,” katanya.

Terkait dengan proses penyaluran, dimana terdapat beberapa kesalahan teknis dari data penerima, pihaknya sudah meminta agar dana tersebut dikembalikan. Bahkan dirinya mencontohkan di beberapa desa kedapatan ada nama aparat desa sebagai penerima dana tersebut langsung dibatalkan.

“ Memang ada kesalahan teknis soal data penerima ini. sebagai contoh ada beberapa desa yang penerimanya adalah aparat desa, kita minta kembali uangnya untuk disetor ke kantor pos, sambil pihak desa melakukan verifikasi data penerima ulang yang layak untuk diberikan,” ujarnya.

Dirinya mengajak agar seluruh aparat desa, dan masyarakat penerima agar tetap taat dan patuh kepada aturan pemerintah terkait bantuan-bantuan ini.  selain taat pada aturan, dirinya berpesan agar bantuan ini disalurkan sampai pada tangan yang berhak menerimanya.

“Bapak Bupati Malaka selalu ingatkan agar bantuan ini jangan dimanipulasi. Bantuan ini harus sampai pada tangan yang berhak, tanpa ada potongan. Kalau kedapatan maka kami akan proses oknum-oknum tersebut berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dirinya berharap, para kepala desa wajib menjalankan apa yang sudah digariskan dalam aturan, bahwa yang boleh menerima bantuan sosial tunai (BST) adalah mereka yang benar-benar terdampak Covid-19, yakni warga dengan penghasilan rendah. Sedangkan PNS, aparat desa, pensiunan, TNI/Polri, pegawai honor, tidak boleh menerima. (ferdhy bria)

Comments
Loading...