Perlu Membentuk Pokja IDI Untuk Mendukung Pembangunan

0
307
Loading...

Kupang, fokusnusatenggara.com / 8 September 2019

“ Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten/kota perlu membentuk pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan politik di daerah ,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTT, Johanna Lissapaly dalam Ekspose Hasil Akhir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Badan Pusat Statistik NTT, Jumat (6/9).

Pada kesempatan tersebut, Johanna menjelaskan skor hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan Provinsi NTT di posisi ketiga dari 34 Provinsi se Indonesia. “ Skor hasil IDI NTT memang menempatkan NTT pada urutan ketiga dari 34 Provinsi. Namunnamun secara implisit skor tersebut dalam kategori baik ,” jelas Johana Lisapaly.

Ia juga menjelaskan permasalahan dalam 3 aspek IDI yakni Kebebasan Sipil, Hak – hak Sipil serta Lembaga Demokratis. Permasalahan dalam 3 Aspek IDI di NTT secara umum diantaranya adalah masalah alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan masih belum memadai.

“ Masih adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, letak dan kondisi sosik – geografis Provinsi NTT, Perbedaan pemahamam dan perilaku nilai moral atau etika serta adat istiadat dan norma sosial dalam masyarakat, serta masih rendahnya pemahamam masyarakat mengenai demokrasi ,” papar Johana Lisapaly.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama oleh Aspek Kebebasan Sipil dan juga tidak ada penurunan dalam aspek hak-hak politik.

“Tantangan IDI 2018 diantaranya ancaman atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau kelompok. Tingkat presentasi anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstran atau mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah,” jelas Maritje Patiwaellapia.

Loading...

Akademisi Universitas Nusa Cendana ( Undana ) Kupang Drs. Yusuf Kuahaty, SU, pada kesempatan tersebut menjelaskan demokrasi perlu dilihat sebagai konsep yang akbar atau konsep yang besar sebagai bagian operasional Indeks Demokrasi Indonesia dalam 3 aspek.

“Kita sudah punya keputusan politik bersama untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar sistem politik kita yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi secara benar”, jelas Yusuf Kuahaty. ( Isto).


Reporter: Usif


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here