Perlu Membentuk Pokja IDI Untuk Mendukung Pembangunan

  • Bagikan

Kupang, fokusnusatenggara.com / 8 September 2019

“ Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten/kota perlu membentuk pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan politik di daerah ,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NTT, Johanna Lissapaly dalam Ekspose Hasil Akhir Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Badan Pusat Statistik NTT, Jumat (6/9).

Baca Juga :  Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kupang Bagi APD Gratis

Pada kesempatan tersebut, Johanna menjelaskan skor hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan Provinsi NTT di posisi ketiga dari 34 Provinsi se Indonesia. “ Skor hasil IDI NTT memang menempatkan NTT pada urutan ketiga dari 34 Provinsi. Namunnamun secara implisit skor tersebut dalam kategori baik ,” jelas Johana Lisapaly.

Ia juga menjelaskan permasalahan dalam 3 aspek IDI yakni Kebebasan Sipil, Hak – hak Sipil serta Lembaga Demokratis. Permasalahan dalam 3 Aspek IDI di NTT secara umum diantaranya adalah masalah alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan masih belum memadai.[sc name=”BACA”]

Baca Juga :  Lawan Corona, Desa Umatoos Bagi 1000 Masker

“ Masih adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, letak dan kondisi sosik – geografis Provinsi NTT, Perbedaan pemahamam dan perilaku nilai moral atau etika serta adat istiadat dan norma sosial dalam masyarakat, serta masih rendahnya pemahamam masyarakat mengenai demokrasi ,” papar Johana Lisapaly.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik NTT Maritje Pattiwaellapia menjelaskan peningkatan IDI Nusa Tenggara Timur terutama oleh Aspek Kebebasan Sipil dan juga tidak ada penurunan dalam aspek hak-hak politik.

  • Bagikan