Sengketa Lahan Pantai Pede, Gubernur NTT Diperiksa KPK

0 59

JAKARTA,fokusnusatenggara.com– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, Rabu,  5 Oktober 2016 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sengketa lahan Pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat, antara pemerintahn provinsi NTT dan Pengusaha Hendrik Candra

gub-nttGubernur diperiksa selama 10 jam terkait sengketa lahan seluar 3 hektare (ha). “Pemeriksaan di KPK itu terkait sengketa lahan antara Pemerintah NTT dengan pengusaha Hendrik Chandra. Hendrik Chandra adalah seorang pengusaha,” kata Frans kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK.

Menurut dia, lahan seluas tiga hektar yang kini diatasnya sudah berdiri Hotel New Bajo Beach itu, semula adalah milik Pemprov NTT yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak swasta yakni Hendrik Chandra.

Namun belakangan, Hendrik Chandra bersama dua orang kerabatnya yakni Hadi Chandra dan Muliadi Chandra, mendirikan sebuah perusahaan berbadan hukum PT dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka. Ketiga orang itu adalah saudara kandung.

Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat kemudian meminta pihak swasta itu untuk keluar dari lokasi itu, namun tidak terima, sehingga pihak Chandra mengajukan gugatan. Di tingkat pengadilan negeri (PN) pihak tergugat dalam hal ini pemerintah memenangkan gugatan. Namun, pihak keluarga Chandra mengajukan banding di pengadilan tinggi dan keputusannya memenangkan pihak Chandra. Sengketa ini kemudian naik ke tingkat MA dan keputusannya pun sama seperti di tingkat PT.

“Jadi di KPK, saya ditanya kenal atau tidak dengan sekretaris MA yang sekarang sedang bermasalah hukum itu, dan saya jawab tidak kenal. Apakah saya pernah bertemu dengan dia atau tidak, saya katakan bahwa saya belum pernah bertemu dengan dia,” ungkap Frans.

KPK memeriksa Lebu Raya terkait dengan pengembangan pemeriksaan atas tersangka Nurhadi, mantan Sekretaris MA yang terlilit kasus korupsi di lembaga tinggi negara itu. Ditengarai, Nurhadi banyak bermain dalam kasus yang masuk ke tingkat kasasi di MA. Patut diduga, dia juga ikut cawi-cawi dalam kasus ini yang kemudian memenangkan kelompok pengusaha asal Surabaya ini.

“Jadi perlu saya tegaskan kepada masyarakat NTT bahwa saya tidak pernah terkait dengan kasus ini dan pemeriksaan kemarin hanya untuk meminta keterangan saya berkaitan dengan kasus sengketa lahan tersebut dan apakah saya kenal dengan sekretaris MA atau tidak,” tegas Frans. ++

Sumber Berita : Floreskita.com dan nttterkini.com

Sumber Foto : liputan6.com

Keterangan Foto : Gubernur NTT, Frans Leburaya usai diperiksa KPK, Rabu, 5 Oktober 2016

Comments
Loading...