PN Kupang Dinilai Arogan Dalam Sengketa Perkara Tanah Keluarga Balo

0 63

KUPANG,fokusnusatenggara.com- Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai arogan dalam melakukan putusan, terkait sengketa perkara tanah antara keluarga Balo dan Saubaki, seluas 22.000 meter persegi di Jalan Damai, RT 31, RW 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT.

p_20160930_161325Selain dinilai arogan, Pengadilan Negeri  Kupang juga dinilai melakukan intimidasi kepada warga setempat, untuk segera mengosongkan lahan yang menjadi sengketa perkara, sedangkan putusan hukum yang berkekuatan tetap belum diterima kedua pihak.

“ Bagaimana bisa belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, pihak pengadilan berusaha menekan kami dengan melakukan intimidasi agar kami segera kosongkan tanah ini. Sikap ini sangat arogan sekali,” ungkap Theo Da Costa, perwakilan 27 kepala keluarga yang mendiami tanah milik Benyamin Balo, yang lagi berperkara dengan Keluarga Saubaki, Jumat, 30 September 2016.

Menurutnya, sikap yang ditunjukan oleh pengadilan ini bertentangan dengan hukum. Pasalnya, saat ini,  27 Kepala Keluarga bersama Benyamin Balo, sedang menempuh upaya hukum terakhir dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkara kepada Mahkamah Agung (MA). Bahkan register pengajuan PK sudah diterima oleh mereka, sehingga tidak ada alasan hukum bagi pengadilan untuk melakukan eksekusi pada tanggal 14 Oktober 2016, sementara putusan PK belum diterima.

“ Kami tidak melawan. Tetapi kami minta agar eksekusi ditunda sampai dengan adanya utusan PK. Dan kami sudah masukan itu ke MA. Tetapi pengadilan memaksa kami untuk segera kosongan tanah ini,” jelasnnya.

Sementara itu Helio Caetano Moniz, pengacara para tergugat menjelaskan,  dirinya mencurigai ada konspirasi antara oknum pihak Pengadilan Negeri Kupang dengan para penggugat dalam hal ini keluarga Saubaki.

“ Ini ada konspirasi yang tidak beres antara oknum pegawai di PN dengan para penggugat. Sebab warga merasa resah dengan intimidasi selama ini agar segera kosongan lahan. Sementara perkara ini sementara berjalan.  Bahkan mereka datang memaksa dengan membawa aparat kepolisian dan alat berat. Kami bukan menolak, tapi kami meminta agar ditunda sampai ada keputusan tetap,”  jelasnya.

Sengketa perkara perdata antara Keluarga Saubaki selaku penggugat dan Keluarga Benyamin Balo sebagai penggugat, sudah berlangsung sejak tahun 2011. Bahkan ada indikasi penipuan oleh keluarga Saubaki, dimana dalam perkara awal mereka menghadirkan saksi palsu yang menyatakan tanah tersebut milik mereka tanpa bukti yang valid. Bahkan para saksi  palsu tersebut sudah dijatuhi hukuman pidana.

Atas putusan pidana terhadap kasus saksi palsu tersebut, pihak penggugat sudah mengajukan PK ke MA, namun ditolak. Tetapi persoalan perdata sengketa tanah ini masih tarus berperkara, tanpa dukungan bukti kepemilikan sah dari keluarga Saubaki, berupa sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak serta keterangan dari pemerintah setempat.

Sedangkan semua bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, bukti pembayaran pajak dan keterangan dari pemerintah setempat masih menjadi milik keluarga Benyamin Balo. Tanah yang menjadi sengketa ini, telah dimiliki oleh keluarga Balo secara turun temurun sejak tahun 1895. (fatur)

 

 

Comments
Loading...